Pelaksanaan Peradilan Sipil bagi Anggota Militer, Sebuah Tinjauan Socio Legal

13 April 2011
201 Views
Comments are off for this post

oleh: Fokky Fuad, S.H., M.Hum

Perbuatan hukum pada hakikatnya merupakan sebuah perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur hukum. Dalam hal ini, maka sebuah perbuatan untuk diukur apakah perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan hukum atau tidak, maka dilihat apakah perbuatan tersebut masuk kualifikasi yang diatur oleh sebuah peraturan perundangan atau tidak. Pada saat ini yang menjadi topik hukum yang cukup hangat untuk dikaji adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh aaparat militer berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan untuk mengadili.

Pasal 65 UU TNI menjelaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer, dalam hal pelanggaran hokum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum yang diatur dengan undang-undang. Apabila kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 2 tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 65 ini ternyata menimbulkan pro-kontra baik dikalangan aparat militer maupun di kalangan masyarakat sipil. Ide dari berlakunya ketentuan ini adalah menundukkan militer sederajad kedudukan dengan masyarakat sipil.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparatur militer menjadi hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa selama ini perbuatan hokum yang dilakukan oleh aparat militer jika khususnya terjadi pelanggaran pidana, maka perbuatan pidana tersebut akan disidik oleh aparat penegak hukum militer. Dengan berubahnya aturan hukum yang mengatur kewenangan absolute peradilan, bagaimanakah kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hokum tersebut. Kedua, secara psiko-sosial, apakah masyarakat militer telas siap untuk diberlakukan oleh aparatur hukum sipil, mengingat faktor sejarah panjang yang terjadi dimana aparat kepolisian pernah harus tunduk pada peradilan militer?

A. Pendekatan Socio Legal

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan sebuah sistem hukum yang berlaku dalam sebuah Negara dapat dilihat atas tiga hal, yaitu: struktur hukum, norma hukum, dan kultur hukum. Ketiganya saling kait antara satu dengan yang lainnya. Struktur hukum merupakan sebuah bangunan dari sebuah hukum, jika kita mengibaratkan bahwa hukum sebagai sebuah bangunan rumah, maka struktur hukum adalah struktur bangunan yang menguatkan bangunan tersebut. Ketika struktur tersebut menjadi goyah maka bangunan tersebut akan mudah goyah dan bersiap untuk runtuh. Termasuk dalam struktur hukum di sini adalah aparatur hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang bertugas menegakkan hukum. Dengan demikian maka ketika muncul dan berlakunya sebuah peraturan undang-undang, faktor kesiapan penegak hukum untuk menegakkan hukum menjadi sangat vital. Seberapa hebat dan adilnya sebuah peraturan perundangan ketika dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tidak siap atau menunjukkan perilaku yang tidak adil, maka hukum akan menjadi buruk berlakunya.

Komponen kedua adalah norma hukum, dalam hal ini adalah sebuah peraturan perundangan dan juga berupa putusan-putusan pengadilan yang diharapkan mampu merubah perilaku masarakat untuk taat dan patuh pada hukum. Peraturan hukum khususnya putusan pengadilan menurut Roscou Pound adalah untuk merubah perilaku masyarakat (engineering). Putusan pengadilan yang dijatuhkan menjadi contoh bagi masyarakat agar berperilaku sesuai dengan etika hukum yang berlaku. Komponen ketiga adalah kultur hukum. Kultur hukum atau budaya hukum yang dimaksud melingkupi sikap, perilaku masyarakat atas hukum. Sikap bahkan posisi seseorang dalam masyarakat akan menentukan bagaimana ia memberlakukan atau diberlakukan dalam hukum. Sebagai contoh, seseorang aktivis gerakan sosial akan selalu melakukan kritik social dan hukum terhadap penguasa, akan tetapi ketika ia menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan, maka perilaku tersebut akan berbuah sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial tersebut.

B. Tinjauan Socio Legal atas Pasal 65 UU TNI

Berdasarkan pendekatan socio legal tentang sebuah efektivitas hukum, maka kita dapat mengkaji Pasal 65 UU TNI tersebut. Pasal 65 UU TNI menjelaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer, dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum yang diatur dengan undang-undang. Apabila kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 2 tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Friedman, maka kita analisis dari kesiapan aparatur penegak hukum yang dalam hal ini adalah kesiapan struktur hukum. Dalam struktur hukum, perbuatan anggota TNI akan diklasifikasikan dalam dua klasifikasi: perbuatan atas jabatan militer, dan perbuatan atas pribadi subjek hukum. Berdasarkan hal itu, maka dalam UU TNI perbuatan anggota TNI yang dianggap melanggar ketentuan pidana akan dilihat apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pribadi ataukah perbuatan jabatan militer. Sebagai contoh adalah kasus perceraian yang melibatkan seorang oknum anggota TNI-AL di Surabaya yang membunuh isteri dan dua orang hakim Pengadilan Agama akibat tidak terima atas putusan pengadilan agama yang memenangkan pihgak isteri dalam hal pembagian harta gono-gini.

Jika kita mengacu pada ketentuan pasal 65 Undang-undang ini, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan bukanlah perbuatan yang berkaitan dengan tindakan jabatan sebagai anggota militer. Perbuatan hukum tersangka merupakan perbuatan pribadi berkaitan dengan pembagian harta gono-gini yang timbul akibat adanya perceraian. Perkawinan dan perceraian secara hukum merupakan perbuatan hukum privat, dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota militer tersebut bukanlah merupakan tindakan jabatan, tetapi tindakan pribadi sebagai suami bukan sebagai anggota militer.

Permasalahan yang muncul jika kemudian, bagaimanakah kesiapan aparat hukum mulai kepolisian hingga kehakiman untuk mengadilinya? Kendala yang utama adalah kendala psikologis baik dari kalangan sipil maupun militer khususnya. Militer yang lama mendominasi kekuasaan politik tentu saja akan berhitung ulang untuk rela ditundukkan dalam struktur sosial kenegaraan. Tindakan mengklasifikasikan tersebut dapat dimaknai berbeda, yaitu adanya upaya menundukkan posisi militer di bawah kekuatan sipil. Hal ini tentu tidak semudah membalik tangan.

Pada Negara-negara berkembang umumnya dimana kekuatan militer mendominasi tataran kehidupan sosial politik kenegaraan akan tidak mudah untuk tunduk pada kekuatan sipil seperti yang berlaku di Negara-negara maju. Negara Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi menuju masyarakat madani, sebaiknya perlu berfikir dalam-dalam untuk memberlakukan pasal ini. Kendala utama adalah munculnya beban psikologis dari kalangan militer tentunya, oleh karena itu sebaiknya secara socio legal jalan yang terbaik adalah melakukan proses sosialisasi pada kalangan militer. Hal ini tentu memakan waktu, akan tetapi hasil yang diperoleh akan lebih baik, ketika aparat militer telah siap tunduk pada kekuasaan sipil.

Secara kultur hukum, juga menarik untuk dikaji. Kultur militer sangat berbeda dengan kultur sipil dalam beberapa hal. Ketidakfahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil, maupun di kalangan militer. Secara kultural, militer dibentuk sebagai garda depan penanggulangan ancaman bahaya dari luar. Untuk hal tersebut dibuthkan ketangguhan secara fisik dan psikis dari anggota-anggota militer, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer akan berbeda dalam fisik dan psikis dibandingkan dengan kalangan sipil. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi yang dikenal di kalangan sipil jarang difahami oleh kalangan militer, walaupun saat ini telah mulai diajarkan pendidikan tentang HAM. Akan tetapi merubah mindset, ideologi, dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kultur kedisiplinan keras, tunduk pada perintah atasan tanpa membantah di kalangan militer tentunya tidak akan dapat diubah secara cepat.

Kultur sipil yang dapat mendebat atasan jika bawahan tidak setuju dengan instruksi atasan atau pimpinan tidak pernah hidup di kalangan militer. Hal ini menjadi kultur militer kuat karena soliditas sesama anggota yang menjadi le esprit de corps adalah harga mati kalangan militer dimanapun di muka bumiini. Merubah watak, karakter dan budaya tentu tidak mudah. Berdasarkan hal itu dimana militer memiliki karakter yang berbeda, maka secara histories dibutuhkan aturan-aturan hukum yang bersifat lex specialis untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut.

Dengan demikian hal utama untuk memberlakukan Pasal 65 tersebut adalah dengan melakukan proses sosialisasi di kalangan militer khususnya. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi hal ini akan menjadi lebih baik dalam pelaksanannya kelak daripada melaksanakannya secara cepat dengan alasan setiap warga Negara dianggap tahu hukum.