Penelitian Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

6 December 2012
1787 Views
Comments are off for this post

Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sedang menghadapi tantangan berat. Perusahaan, tenaga kerja, modal dan sumber daya sebagai bahan bakar pembangunan nasional meredup di aras pelaksanaan.  Perusahaan dituduh sebagai agen kapitalisme yang berniat hanya memperkaya diri, sehingga tenaga kerja (buruh) merasa diperlakukan tidak adil dan berbondong-bondong mogok dan menuntut. Modal asing akhir-akhir ini semakin ditakuti merupakan bentuk penjajahan baru. Sumber daya terutama tanah diperebutkan, korban berjatuhan karenanya. Keadaan telah menjadi kusut dan terkesan sangat partikular-detail.

     Sebenarnya apa sumber masalah terhambatnya laju pembangunan nasional? Banyak pendapat mengenai ini. Namun satu hal yang harus ditinjau ulang adalah undang-undang. Sebagai konsensus rakyat dengan pemerintah, Undang-undang harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada empat undang-undang yang dewasa ini menarik untuk kembali lagi dikaji. Tidak hanya karena kecurigaan atas ketidaksesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945, tapi juga tuntutan kontekstual yang dihadapi semakin kompleks. Keempat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Agraria.

     Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai lemah dan tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga diusulkan untuk direvisi. Proyek mengaji ulang diserahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Hasil sosialisasi menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, terbukti dengan adanya demonstrasi besar-besaran di Bekasi dan beberapa tempat lainnya menuntut Upah Minimum Regional (UMR). Kelemahan dasar UU Ketenagakerjaan tercatat ada empat, yaitu masalah pesangon, outcourcing atau alih daya, dan kerja sistem kontrak, tetapi dibalik itu semua ada masalah mendasar, masalah paradigma.

     Setali tiga uang, UU Penanaman Modal disamakan dengan kemenangan neoliberalisme. Modal asing sama sekali tidak ditolak, tapi dalam proporsi yang patut. Terbukti China mampu berkembang pesat tanpa harus mengadopsi neoliberalisme secara penuh, dalam artian menampung modal asing yang patut. Kekhawatiran akan modal asing sebagai bentuk model penjajahan baru diwakili oleh salah satu sekuel iklan media massa “yang tersisa hanya ikan asin(g)”. Harian Kompas pernah dalam edisi yang berurutan membeberkan bagaimana modal asing telah menguasai hampir seluruh sektor di Indonesia. Undang-Undang lain yang juga perlu dilihat kembali adalah UU Perseroan Terbatas dan UU Pertambangan. Dibelakang semua undang-undang ini terdapat masalah paradigma.

     Penelitian ini akan mengkonsentrasikan diri pada undang-undang ketenaga kerjaan. Kajian ulang terhadap undang-undang ketenagakerjaan tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah undang-undang secara keseluruhan perlu diganti atau hanya  bagian-bagian tertentu saja yang perlu diperbaiki oleh karena alasan paradigma Seperti yang diungkapkan Hasibuan (Desember 2011), terdapat bukti-bukti nyata bahwa Indonesia saat ini belumlah merdeka secara paradigma.

Silahkan download link dibawah untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Penelitian Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “

{filelink=247}