Sosialisasi dan Diskusi Publik Kode Etik Filantropi Media Massa

1 March 2013
1404 Views
Comments are off for this post

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pengelola sumbangan di media massa terhadap substansi Kode Etik Filantropi Media Massa, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia, PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), Dewan Pers dan didukung oleh yayasan TIFA menggelar “Sosialisasi dan Diskusi Publik Kode Etik Filantropi Media Massa”. Kegiatan sosialisasi dan diskusi publik ini digelar pada 25 Februari 2013, bertempat di Auditorium Arifin Panigoro Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.

Pada kesempatan sosialisasi dan diskusi publik ini, dipandu oleh Ibu Soraya Fadhal (Dosen Program Ilmu Komunikasi) sebagai moderator, dengan 3 pembicara yaitu Nor Hiqmah (PIRAC), Risanggono (Tim Pengurus Kode Etik Filantropi), dan Lestari Nurhajati (Pemerhati Filantropi Media Massa dan Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Al Azhar Indonesia).

Pada diskusi publik tersebut, Nor Hikmah dari PIRAC mengatakan bahwa kedermawanan sosial (filantropi) berkembang di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Berkembang karena di dorong bencana yang terjadi secara beruntun di Indonesia dan menjadikan masyarakat lebih peduli. Selain berperan dalam memberitakan berbagai persoalan, musibah dan bencana, media juga sukses mencetak dirinya sebagai mesin pengumpul sumbangan yang efektif. “kata ‘peduli’ banyak dipakai untuk pengumpulan sumbangan”, ujar Nor Hikmah. Selain potensi media untuk menggalang sumbangan, ditemui beragam persoalan akuntabilitas, misal penggunaan rekening perusahaan dan pribadi untuk menampung sumbangan, tidak membuat dan menyampaikan laporan hasil penggalangan sumbangan serta tidak adanya peranan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sumbangan.

Untuk mengatasi persoalan akuntabilitas tersebut, Dewan Pers memfasilitasi para pengelola sumbangan di media sepakat untuk merumuskan kode etik filantropi media massa. Kode etik ini diperlukan karena UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tidak mengatur soal dana masyarakat oleh media. Risanggono memaparkan bahwa kode etik ini dirumuskan tim perumus yang terdiri atas perwakilan pengelola sumbangan masyarakat di media cetak, elektronik dan cyber. Kode etik yang dihasilkan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan asosiasi perusahaan serta profesi media melalui website Dewan Pers, milis, dan lokakarya untuk mendapat masukan. Kode etik ini dibawa pada rapat pleno dan dilaunching tanggal 29 Januari 2013.

Di dalam Kode Etik Filantropi Media Massa terdapat bagian-bagian yang didalamnya menjelaskan mengenai bab dan pasal-pasal yang mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, Pedoman Media Cyber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan UU serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.

Di tengah kegiatan sosialisasi ini, Lestari Nurhajati mengatakan,

“Indonesia kulturnya memang sudah gotong royong, beda dengan Barat. Jadi filantropi tidak hanya dari kalangan atas saja, tetapi dari semua kalangan lapisan masyarakat, bahkan penggunaan nama Hamba Allah yang begitu banyak”.

    Sosialisasi dan diskusi publik ini juga diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kesadaran pengelola sumbangan di media massa di Indonesia mengenai pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan publik.