Diskusi Publik Hari Anti Hukuman Mati Internasional “Menghapus Hukuman Mati; Menuju Indonesia yang Beradab dan Bermartabat”.

10 October 2013
2507 Views
Comments are off for this post

Cover Diskusi Hukuman

 

Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober, Universitas Al Azhar Indonesia melalui Program Studi Hubungan Internasional bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial The Indonesia Human Right Monitor menghadirkan diskusi publik “Menghapus Hukuman Mati; Menuju Indonesia yang Beradab dan Bermartabat”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik tersebut adalah Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care), Pongky Indarti (Direktur Eksekutif Imparsial), Zuhairi Misrawi (Cendikiawan Muslim) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisi IX DPR-RI). Acara yang diselengarakan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional mengambil tempat di Auditorium Arifin Panigoro lantai 3 Universitas Al Azhar Indonesia.

Hukum di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman ini mewarisi hukum kolonial Belanda. Akan tetapi Belanda sendiri talah menghapus pelaksanaan hukuman mati di semua aturan hukumnya sejak 17 Februari 1983.  Dalam pemaparannya, Ibu Pongky Indarti menjabarkan bagaimana hukuman mati di Indonesia terjadi. Sampai pada akhir Desember 2012, 133 orang masuk daftar hukuman mati, terdiri dari 71 orang untuk kasus narkoba, 2 orang untuk kasus teroris, dan 60 orang untuk kasus pembunuhan berencana. Di tahun 2013 sendiri Kejaksaan Agung merencanakan akan mengeksekusi 10 orang, dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap 4 orang. Masih ada 6 orang laigi yang akan dieksekusi sebelum akhir Desember 2013.

Lalu bagaimana tentang hukuman mati yang menimpa Warga Negara Indonesia di luar negeri? Ibu Anis Hidayah mencoba memberikan gambaran tentang nasib WNI kita yang ada di luar negeri. Berdasarkan data Migrant Care, sekitar 420 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri. Kasus terbaru adalah Wilfrida Soik asal NTT yang didakwa membunuh majikannya di Malaysia.  Menurut beliau WNI yang terancam hukuman mati adalah korban. Korban dari kebijakan migrasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan yang tidak melindungi. Korban dari brutalitas majikan yang memiliki perilaku tidak hormat terhadap HAM. Adapun salah satu upaya yang dapat ditempuh agar para WNI terhindar dari hukuman mati adalah Indonesia harus segera menghapuskan hukuman mati dalam sistem pidana. Mengapa? Karena dengan menghapuskan hukuman mati, Indonesia bisa melakukan diplomasi dan negosiasi-negosiasi dengan negara yang masih memasukan hukuman mati dalam sistem pidana. Terlebih lagi saat WNI terkena masalah di negara yang masih memiliki hukuman mati dalam sistem pidana.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan masyarakat islam terbesar di dunia. Zuhairi Misrawi sebagai Cendikiawan Muslim mencoba memaparkan hukuman mati dari sudut pandang islam. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan hukuman mati dalam islam dari berbagai sudut pandang. Dalam presfektid Hukum Islam, Hukuman mati dikenal dengan istilah “Qishash”, adapun landasan di balik hukuman mati adalah tegaknya keadilan bagi keluarga korban. Hukuman mati diberlakukan bagi seorang pembunuh yang sudah dewasa dan terbukti melakukan pembunuhan. Hukuman mati diberlakukan bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan. Meskipun demikian, apakah hukuman mati dapat diganti dengan pemberian maaf atau denda? Para ulama berpandangan, hukuman mati bisa hilang jika tercapai kesepakatan di antara pembunuh dan keluarga korban untuk memaafkan atau membayar denda.

Dari sudut pandang anggota dewan. Rieke Diah Pitaloka memaparkan bagaimana para anggota dewan mencoba memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai hukuman mati. Menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menjadikan hukuman mati sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kriminal. Padahal sudah sejak lama studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

 

[nggallery id=163]