Kuliah Umum – “Perdagangan Orang dalam Perspektif Psikologi Media” yang diselenggarakan oleh Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Al-Azhar Indonesia, di Jakarta, 30 Juli 2014

3 July 2014
6090 Views
Comments are off for this post

Catatan Singkat untuk Diskusi

Andy Yentriyani- Komisioner, Komnas Perempuan

Meretas Perdagangan Orang Melalu Kerja Media

 

Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam diskusi ini, yaitu tentang (a) bagaimana meliput Human Trafficking; (b) Bagaimana media membantu mencegah dan memerangi Human Trafficking; dan (c) menempatkan isu Human Trafficking dalam konteks lokalisasi dan ketenagakerjaan.

  • Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan yang telah berlangsung ratusan tahun. Karena perbudakan masih menjadi kebiasaan, diskusi awal tentang tindak kejahatan ini lebih banyak memfokuskan diri pada penjualan orang berkulit putih.
    • Baru pada tahun 1921, kata perdagangan orang (trafficking) secara resmi diperkenalkan dalam dokumen internasional, yaitu lewat Konvensi Internasional untuk Menghentikan Perdagangan Perempuan dan Anak.
    • Pada tahun 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional untuk Menghambat Perdagangan Orang dan Eksploitasi dalam Prostitusi dan Lainnya. Konvensi ini mendiskusikan hubungan antara perdagangan dan prostitusi dan juga tentang consentI atau persetujuan.
    • Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) , yang diadopsi PBB pada tahun 1979, menyerukan tanggungjawab negara untuk melindungi perempuan dari perdagangan dan eksploitasi berbentuk prostitusi
    • Tahun 2000, PBB mengadopsi Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, dimana di dalamnya memuat tentang Protokol untuk Mencegah, Menghentikan dan Menghukum Tindak Perdagangan Orang, khususnya terhadap Perempuan dan Anak
    • Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (UU PTPPO)
  • Perdagangan Orang dapat dipahami sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” (Pasal 1 (1), UU PTPPO)
  • Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (Pasal 1 (7), UU PTPPO)
  • Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. (Pasal 1 (8), UU PTPPO)
  • Berdasarkan UU PTPPO, pelaku perdagangan orang dan mereka yang terlibat dapat dikenai pidana 3-15 tahun penjara dan/atau denda 120-600 juta rupiah.
  • Jumlah korban tindak perdagangan orang secara pasti sulit diperoleh. Hanya sedikit negara yang memiliki data yang termutakhir secara rutin. Diperkirakan 3-5 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya. Lebih 79% adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, dimana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Data UN on Drugs and Crime menunjukkan bahwa saat bersamaan, jumlah perempuan yang terlibat sebagai pelaku traficking meningkat dan lebih banyak daripada laki-laki (https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html )
  • Data tahunan rutin dan terpilah tentang tindak kejahatan perdagangan orang di tingkat nasional juga belum tersedia meski di Indonesia telah ada gugus tugas khusus untuk ini berdasarkan perintah UU (http://www.gugustugastrafficking.org ) dan telah ada Peraturan Daerah tentang PTPPO di hampir semua provinsi.
    •   Dalam laporan pemerintah ke Komite CEDAW pada tahun 2011, misalnya, digunakan data organisasi migrasi internasional (IOM) yang melaporkan bahwa dalam kurun Maret 2005 ke Juni 2009 terdapat sekitar 3476 korban yang dibantu dimana 90%nya (3.113 orang) adalah perempuan.
    •   Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa jumlah kasus trafficking yang ditangani oleh lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan terus bertambah. Jumlah bertambah 3 kali lipat dalam waktu tiga tahun, yaitu dari 289 kasus pada tahun 2012, menjadi 403 kasus pada tahun 2012, dan naik menjadi 614 pad atahun 2013.
  • Akibat perdagangan orang, korban dapat mengalami penderitaan:
    • Fisik, seperti luka-luka, cacat, bahkan meninggal dunia,
    • Psikis, seperti ketakutan, trauma, kehilangan kontrol diri,
    • Seksual, seperti rusaknya organ dan fungsi seksual dan reproduksi
    • Ekonomi, seperti pemiskinan, terlilit hutang,
    • Sosial, seperti stigma, dikucilkan, diusir dari lingkungan
  • Peliputan media tentang kasus-kasus perdagangan orang, dengan maksud turut mencegah dan memerangi perdagangan orang, perlu dilakukan dengan:
    •   Empatik: mengenali dan memahami penderitaan yang dialami oleh korban, tidak menghakimi apalagi melahirkan stigma dan kriminalisasi pada korban. Hal sebaliknya gampang terjadi,t erutama dalam peliputan kasus perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dimana perempuan korban dianggap terlibat, membiarkan diri, terlalu gampang menerima bujuk rayu yang berujung pada tindak perdagangan orang itu.
    •   Investigatif: informasi dihadirkan melalui penelusuran pada motif, pola dan jaringan pelaku tindak, dan pertanggungjawaban pada pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan
    •   Solutif: mengenalkan akar masalah dan dampak, serta mendorong pelaksanaan dukungan yang tersedia dan/atau mencetuskan dukungan baru dari pihak negara maupun masyarakat untuk memulihkan korban, memutus impunitas, dan memastikan ketidakberulangan
    •   Sesuai dengan kode etik jurnalistik  (Keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006), a.l.:
      • selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
      • tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
      • tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan
      • tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
      • menggunakan hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak mau diberitakan identitasnya
      • Tidak menuliskan atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar apapun, dan tidak merendahkan martabat orang lemah
      • Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya
  • Sejumlah hal yang merintangi media menjalankan peran positif dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang:
    • Komodifikasi berita kerap menyebabkan redaksi kurang memperhatikan aspek empati dan bahkan kerap melanggar kode etik jurnalistik
    • Aspek humanis vs. “bombatis”: perdagangan orang sebagai isu kronis namun telah berlangsung lama sehingga kerap luput dari pemberitaan kecuali memiliki aspek bombastis, seperti penganiayaan yang sadis, jumlah masif, dll.
    • Bentuk media: media online mengandalkan kecepatan pemberitaan dengan format berita sehingga sulit menggunakan pendekatan investigatif dan solutif
    • over-generalization: semua kasus diperlakukan sama
    • over-simplification: pemberitaan terjebak dalam diskusi pragmatis,  misalnya setuju tidak penutupan lokalisasi tanpa menyoal akar masalah dan dampak yang kompleks sifatnya
    • Kapasitas jurnalis: keterbatasan kemampuan analisa persoalan sosial, minim perspektif keadilan, dan kurang akses pengembangan kapasitas akibat perusahan media tidak menempatkan itu sebagai prioritas pengembangan SDM
    • Perlindungan bagi jurnalis: intimidasi dari pelaku trafficking, yang kerap berwujud sindikat dan berindikasi keterlibatan aparat negara.
  • Menghadapi rintangan ini, beberapa aspek perbaikan yang perlu didorong
    • Pengawasan muatan berita baik oleh Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia maupuan organisasi jurnalistik
    • Pelatihan bagi jurnalis dan editor
    • Pengembangan sistem perlindungan bagi jurnalis
  • Dalam memerangi perdagangan orang, sejumlah negara memberlakukan hukum yang merintangi migrasi- perpindahan orang dari satu negara ke negara lainnya. Hukum serupa ini dinilai proteksionis dan menghambat penikmatan hak asasi manusia atas mobilitas, yang utamanya dilakukan dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik.
  • Indonesia sebagai negara sumber, transit maupun penerima korban perdagangan orang, baik dalam negeri maupun antar negara, memiliki kewajiban untuk memikir ulang tata kebijakan dan infrastruktur memerangi perdagangan orang dengan tidak menghambat mobilitas dan kesempatan kerja, a.l.:
    • Pasca ratifikasi Konvensi Perlindungan Migran dan Keluarganya, Indonesia perlu memperbaiki UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri guna memperkecil kemungkinan perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja di luar negeri
    • Meninjau ulang butir pengaturan dan pelaksanaan UU No 40 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berkontradiksi dengan UU PTPPO dalam hal melindungi korban perdangangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual
    • Mengevaluasi dan memantapkan kinerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tinda Pidana Perdagangan Orang yang telah dibentuk sejak tahun 2008 dan dipimpin oleh Menkokesra
  • Dalam hal keterkaitan tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi:
    • Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk prostitusi. Perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual dan prostitusi paksa adalah 3 jenis kekerasan seksual yang bertumpangtindih namun saat bersamaan memiliki perbedaan sehingga dapat diperlakukan sebagai tiga tindak kejahatan terpisah.
    • Dalam paradigma perdagangan orang, korban dikenali sebagai pihak yang tidak dapat memberikan persetujuan murni  (consent).  Keberadaan korban dalam prostitusi, karenanya, dipahami sebagai akibat dari ‘keterpaksaan’, termasuk oleh situasi sistemik/struktural serupa kemiskinan, ketiadaan lapangan kerja sebanding, juga hirarki tidak setara perempuan-laki-laki (sebab sebagian besar korban masih perempuan, meski ada laki-laki yang terlibat menjadi korban).
    • Keterpaksaan juga dapat diperhitungkan dari ketidaksiapan masyarakat menerima integrasi korban prostitusi. Hal ini berkait dengan stigma pekerja seks sebagai manusia (utamanya perempuan) tidak bermoral dan sampah masyarakat. Contoh ketidaksiapan masyarakat tampak pada cerita pengalaman mantan pekerja seks yang tidak bisa mendapatkan pelanggan untuk usahanya baik di bidang tata boga maupun salon kecantikan, serta penangkapan waria mantan pekerja seks yang membuka usaha menjual hamburger di Aceh sebab terus dicurigai menjadi tempat transaksi terselubung.
    • Penyelesaian prostitusi menuntut perbaikan dari akar masalah ‘keterpaksaan’. Lokalisasi dapat dilihat sebagai cara penyelesaian darurat, untuk memperkecil peluang perdagangan orang, khususnya anak; isolasi zona penyebaran dampak kesehatan dan sosial akibat prostitusi, serta untuk mempermudah pelaksaan program intervensi pengentasan korban.
    • Penutupan lokalisasi yang tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh dalam menuntaskan akar masalah dan dampak ditenggarai berakibat pada prostitusi terselubung yang menyebar dalam masyarakat, yang pada akhirnya memiliki implikasi sosial yang lebih besar daripada kehadiran lokalisasi itu sendiri.
    • Karena itu, penyikapan soal penutupan lokalisasi sebaiknya dilerai dari dikotomi setuju tidak setuju prostitusi- melainkan lebih pada perbedaan titik pandang pada akar masalah prostitusi dan langkah penuntasannya.

Referensi

Altink, Sietske. 1995. Stolen Lives: Trading Women Into Sex and Slavery. New York: Harrington Press.

Hollifield, James. 2008 “The Politics of International Migration” in Migration Theory: Talking across Disciplines,” 2008, edited by C. Brettell and J. F. Hollifield, New York: Routledge

Lainez, Nicolas. 2010. “Representing Sex Trafficking in Southeast Asia? The Victim Staged” in Sex Trafficking, Human Rights and Social Justice. Pp.134-149. Edited by Tiantian Zheng. London: Routledge.

Mackintosh, Mureen. 1981. “Gender and Economy: The Sexual Division of Labour and the Subordination of Women” dalam Kate Young, (ed.), Of Marriage and the Market: Women’s Subordination Internationally and Its Lessons, London: CSE Books, 1981

Mies, Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on A World Scale, London:Zed Books.

Sassen, Saskia. 2003. “Global Cities and Survival Circuits” in Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. Pp.2 54-274. Edited by Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild. New York: Metropolitan Books.

Wijers, Marjan & Lin Lap Chew.1999. Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution. Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women & Global Alliance Against Trafficking in Women.

Kerangka Hukum Internasional dan Nasional

  • Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices 
Similar to Slavery
  • International Convention for the suppression of traffic in Women and Children,
  • International Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution and Others
  • Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, attachment 
to the Convention against Transnational Organized Crime
  • Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Situs:

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking

kode etik jurnalistik http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=513

Andy Yentriyani

Jl. Garuda No. 22 H, Kemayoran, Jakarta Pusat,  10620, Indonesia

Mobile +62 813 1712 8173, twitter @andykomnaspr

e-mail: andykomnaspr@gmail.com

 

Publications

 

a. Book, Journal, Article

2013

 

 

2008

  • Overview of 8 years implementation of Anti Domestic Law in Indonesia: Its Success and challenges, (German ed.);  Gewalt gegen Frauen in Südostasien und China, Regiospectra Verlag Berlin; Auflage
  • Perkawinan dalam Kajian Ekopolin Ilmu Hubungan Internasional, “Gender &Hubungan Internasional”, Jalasutra, Indonesia
  • Preserving Our Autonomy on Body and Sexuality: Indonesian Women’s 2008 Agenda, Women for Women’s Human Rights (WWHR) – New Ways, Turkey

2007

2005

  • Towards Better Recognition of the Rights of Foreign Brides. Proceeding of International Conference on Border Control and Empowerment of Immigrant Brides. Taipei, 29-30 September 2007
  • To Pursue Luck or Ill Fate?: Trafficking in Women through Indonesia-Taiwan Transnational Marriages in the World Systems Framework, “Indonesian Women in a Changing Society”, The Asian Center for Women’s Studies (ACWS), South Korea

2004

  • The Politics of Trafficking in Women (in Indonesian language), Galang Press &The Ford Foundation, Yogyakarta, Indonesia

2002

  • “The Portrayal of Trafficking in Women in Indonesia “, Human Rights Discourse, (in Indonesian), The National Commission on Human Rights, Jakarta

2000

  • “Trans-national Marriage between Indonesian-Chinese Women and Taiwanese Men: A Model of Trafficking in Women in Indonesia”, Indonesian Women in Changing Society (selected articles- Indonesian), Women Studies, Postgraduate Program, University of Indonesia, Jakarta

 

  1. Publications for Komnas Perempuan/National Commission on Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

2013

      2012

  • “Antara Perlindungan dan Pengawasan: Pengawasan Isi Siaran Bermuatan Seksualitas dan Perempuan”, a review on the role of National Commission on Broadcasting  (et.all)
  • “Menakar Pengawal Demokrasi”, 2nd  Review on the Role of Media on combatting sexual violence against women  (et.all)

2011

 

2010

2009

  • “Menilik Pemberitaan Media tentang Kekerasan Seksual”, review on 8 newspaper compliance to ethic in reporting sexual case   (et.all)
  • NAPAK REFORMASI, a practical guide to build memorialization initiative on violence against women occurred during the May 1998 Riots in Indonesia.  (et.all)
  • Sexual Violence Against Women: Recognize, Respond (campaign materials)
  • Taking a Stand: Four Decades of Violence Against Women in the Nation’s Journey
  • In the name of Regional Autonomy: Institutionalization of Discrimination through State Policies; a human rights report

2008

  • “Ensure Their Safety” (a documentation report on the most recent situation of the women victims of sexual violence committed during the May 1998 riots in Jakarta and various big cities in Indonesia, co-writer, in Indonesian language)

2007

  • Aceh Women’s Experience in Accessing Justice. (a documentation report on Aceh Women’s Access to Justice during armed conflict, post tsunami and in relation to the implementation of Sharia law, co-writer,  Indonesian & English)
  • Formats to Monitor Status of Women’s Rights in IDPs Camps (Indonesian)
  • 13 Key Questions on Comprehensive Recovery for Women Victims of Violence  (Indonesian)
  • As Editor & expert reader for:

–           Guidelines to Monitor Local Regulations with Human Rights and Gender Justice Framework (Indonesian)

–           Women’s Rights in Inheritance and Children Guardianships: Ensuring Women’s Access to Justice in Post Tsunami & Post Conflict of Aceh (Indonesian & English)

–           Struggle in Pressures: Documentation Report on Women’s Human Rights Defenders’ experiences of violence and vulnerabilities. (Indonesian & English)

2006

 

  • Status of Human Rights of Aceh Women IDPs: A Report on Experience of Violence and Discrimination Against Women IDPs in Aceh  (co-writer, Indonesian & English)

   2004

  • Indonesian Women’s Experience in Torture: A Country Report (in English,  submitted to the Asia Pacific Forum on National Commissions)

2003

  • “Ceritakan Sekali Lagi” (Tell Me Once Again- in Indonesian), a short documentary film on mass rape and other sexual assault against ethnic Chinese-Indonesian women during  May Riots 1998 in Indonesia

2002

  • Women in Conflict Area”, Mapping the Indonesian Women’s Experience of Violence (in Indonesian),
  • Echoing the Rights of Victims: A documentation on 16-Days Activisms Against Violence Against Women in Seven Regions in Indonesia (in Indonesian)

2001

  • Format to Document Cases of Violence Against Women as Violations of Human Rights ( in Indonesian)

 

 

Professional Background

 

2010 – 2014    Commissioner, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Indonesia’s National Commission on Violence Against Women)

 

Since                Lecturer on Gender and International Relations

March 2006     Department of International Relations,

Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia

 

Research related working experience

Dec 2009         Senior Researcher of the National Commission on Violence Against Women

Feb 2005         Komnas Perempuan) to assist documentation conducted by Special Rapporteur on Sexual Violence against Women Occurred during May Riots 1998 (August 2007 – current), and by Special Rapporteur on Aceh (February 2005- July 2007) on women’s experiences of gender based violations of human rights.

 

Sept 2003-       Coordinator for Public Education Division of Komnas Perempuan, organized data

Jan 2000          gathering on cases of gender based violence against women in various conflict areas in Indonesia, developed strategies to utilize the data to raise public awareness and also, policy reforms.

Jan 2000 –         Radio Journalist for women radio program at Internews Indonesia

July 1999         (Program broadcasted by almost 50 radio stations as Internews’ networks all over Indonesia)

 

Academic and trainer/facilitator

Current-           Facilitator on women’s human rights’ trainings; specialising in gender based

Feb 2005         violence in the context of armed conflict, and in the raise of religious/ethnic fundamentalism.

Trainer on documentation of cases of gender based violence and other forms of human rights violations.

 

1997 – 2009    Independent translator and interpreter (English-Indonesia)

 

Jan– July 2000             Lecturer Assistant for Modern Diplomacy subject and

Sep–Dec 1999 Lecturer Assistant for Strategy Analysis subject; Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia

August 1997    Lecturer Assistant for Social Statistics subject

– 1998             Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia

 

EDUCATION

transcripts and certificates are prepared and authorized by respective institutions

 

A. Degree

2004 – 2005    MA in Media and Communication Studies

Goldsmiths College, University of London

Study was supported by Chevening Sholarships program

 

2000 – 1995    BA in International Relations Studies

Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia

 

B. Trainings & Courses

August 2012    Course on Minority Rights,

Minority Rights Groups, an international organization on minority rights advocacy

 

March 2007     Course on Women and Islam

In-house course by FAHMINA Institute, an Islamic based organization,

 

January 2005   Course on Sexuality

In-house course sponsored by TARSHI- South East Asia resource centre on sexuality, based in India

 

June 2001        Training of trainers “Step by Step Women’s Human Rights”

The Asia Foundation (Jakarta) in cooperation with Women, Law and Development International

 

August 2000    Summer School in International Relations Studies,

Asia-European Foundation (ASEF) in cooperation with Raoul Wallenberg Institute, Sweden

 

July 1999         Feminist radio journalist in-house training,

Internews Indonesia, Jakarta

July 1997         Training of Social Researcher

Department of Sociology, University of Indonesia                     

 

May 1997        Journalist In house training

Indonesian Journalists Alliance (AJI) and Kampus dan Kita (KQ)- student press