PROF. JIMLY ASSHIDIQIE HADRIKAN GAGASAN TERBARU MENGENAI KONSTITUSI SOSIAL BAGI MASYARAKAT MADANI

17 September 2015
2034 Views
Comments are off for this post

Setelah sebelumnya hadir mewarnai khazanah Ilmu hukum dan tata negara Indonesia melalui lebih dari 40 buah bukunya, pakar hukum dan tata negara yang juga ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) Prof. DR Jimly Assidiqie kembali menelurkan gagasan terkini melalui buku terbarunya “Gagasan Konstitusi Sosial” yang pada hari ini, Kamis 17 September 2015 dibedah oleh para pakar hukum tata negara dan sosial seperti Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., DEA., Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan Dr. Suparji, S.H., M.H. bertempat di Auditorium Arifin Panigoro, Universitas         Al Azhar Indonesia.

Sebagai penulis buku hukum ketata negaraan yang produktif, buku terbaru ini hadir dengan semangat membuat perubahan sosial masyarakat yang berlandaskan keberpihakan hukum pada hak hak sosial masyarakat yang mana masyarakat hingga taraf desa dapat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengatur teritori atau wilayahnya dengan menjadikan konstitusi hukum sebagai pegangannya. Dalam konteks ini Prof. Jimly menghadirkan gagasan berupa teori baru tentang badan hukum territorial  , dimana  bahkan sebuah desa bisa diakui sebagai badan hukum yang mempunyai konstitusi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini selaras dengan trending topic yang sedang hangat dibicarakan mengenai perspektif new Institutionalism yang menjadi mazhab baru untuk mendorong  lebih aktifnya perananan bidang seperti ekonomi, sosial, politik bahkan sains agar dapat lebih berkiprah lebih dalam lagi pada kegiatan sosial yang mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.

Bedah buku “Gagasan Konstitusi Sosial” sebagai karya terbaru Prof. DR Jimly Asshidiqie juga menjadi jamuan Ilmiah bagi para akademisi dan sivitas akademika Univ. Al Azhar Indonesia. Bagi para mahasiswa, ini merupakan kesempatan untuk mendengarkan sebuah pemikiran dan gagasan besar  dari seorang negarawan, pakar hukum dan tata negara Indonesia, tentang “Institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial masyarakat madani “ yang diharapkan mampu menjadi paradigma baru dalam mendukung kehidupan sosial dan bernegara yang taat hukum.

Jakarta, 17 September 2015

Untuk Informasi selanjutnya hubungi :

Humas Universitas Al Azhar Indonesia

021-72792753 ekst. 2019

humas.uai@uai.ac.id