Pascasarjana Universitas Al Azhar Indonesia Mengadakan Diskusi Bertajuk “Mengkritisi Penegakan Hukum di Indonesia”

19 August 2016
808 Views
Comments are off for this post

INDOPOS.CO.ID-Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menyarankan Jaksa Agung HM Prasetyo segera mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Setelah putusan tersebut, Kejaksaan sudah tidak bisa mengajukan PK. Pertanyaannya adalah Jaksa Agung harus mengeluarkan kebijakan untuk menyeragamkan sikap tersebut,” saran Suparji dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Mengkritisi Penegakan Hukum di Indonesia di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Selasa (16/8).

Dikatakannya, suatu kebijakan perlu dikeluarkan oleh Jaksa Agung untuk menyeragamkan sikap para ‘jaksa’ didalam melakukan penegakan hukum pasca dikabulkannya permohonan uji materi tersebut. “Saya pikir perlu agar tidak lagi terjadi pergulatan di lapangan,” ujarnya.

Namun, Suparji mengingatkan, kebijakan yang dikeluarkan itu semata-mata hanya untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan perkara oleh lembaga adhyaksa tersebut.

“Jadi, (kebijakan) ini hanya sebatas pedoman, agar di lapangan tidak muncul interpretasi lagi,” jelasnya dalam acara yang juga dilakukan peluncuran buku berjudul ‘PK Jaksa Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016: Executable Atau No-Executable?” ini.

Sebelumnya, MK menyatakan JPU tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya. “Mengabulkan permohonan pemohon, Pasal 263 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit (tegas) tersurat dalam norma aquo,” ucap Ketua Majelis MK Airef Hidayat saat membacakan amar putusan bernomor No.33/PUU-XIV/2016 di ruang sidang MK, Kamis (12/5) lalu.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,”. (ydh)‎

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Mengkritisi Penegakan Hukum di Indonesia di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Selasa (16/8).

Dikutip dari: http://indopos.co.id/jaksa-tak-bisa-pk-jaksa-agung-disarankan-keluarkan-kebijakan/