Apakah Ciri-Ciri Hukum Alam Menandai Juga Hukum Pembangunan Manusia?

Secara intuisi pertanyaan di atas dapat dijawab dengan mengatakan bahwa ciri-­ciri yang dijumpai pada hukum alam, seperti hukum umum tarikan bumi dan hukum termodinamika, juga dijumpai pada hukum yang mangatur pembangunan manusia, kalau hukum yang demikan ada. Ini disebabkan semua hukum bersumber dariNya, Tuhan Yang Maha Mengatur. Persoalan sekarang adalah apa ciri­ciri hukum alam dan apakah ciri­ciri demikian memang terdapat dalam hukum pembangunan manusia? Kalau ada hukum pembanguan manusia dan hukum ini mengandung ciri­ciri yang sama dengan hukum alam, maka manusia umumnya dan khususnya bangsa Indonesia akan memperoleh petunjuk penting bagaimana melaksanakan pembangunannya. Selanjutnya, kalau memang ada hukum pembangunan manusia maka dengan hukum ini bisa dijelaskan kenapa sebagian bangsa manusia maju dan yang lainnya tertinggal.

Untuk selengkapnya download di sini.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Alat Bagi Kebangkitan Bangsa?

Kenapa harus ada perencanaan nasional disaat era kebebasan informasi global dan demokrasi saat ini ? Justru di era kebebasan seperti sekarang ini dibutuhkan perencanaan nasional sebagai sebuah upaya sadar membangunan lembaga dan budaya negara dan masyarakat bangsa dalam sebuah Republik yang masih relatif muda seperti Indonesia. Itulah sebabnya kita sepakati adanya sebuah undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan bangsa seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional, Jakarta, 5 Oktober 2004). Apalagi sekarang GBHN sudah tidak ada dan Presiden juga dipilih langsung; sehingga dibutuhkan suatu pengaturan agar proses pembangunan bangsa bisa diarahkan bagi pencapaian visi bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu diharapkan undang-undang sistem perencanaan menjadi alat kebangkitan bangsa. Harapan inilah yang ternyata tidak terpenuhi oleh undang-undang sistem perencanaan yang ada.

Kebangkitan Indonesia: Membangun Bangsa Dengan Paradigma Baru

Pada saat ini terasa amat dibutuhkan upaya untuk membangunkan kembali semangat kebangkitan bangsa; suatu semangat yang mengandung kesadaran, pengertian, penghayatan serta tekad dalam diri manusia Indonesia terutama pimpinannya; sekaligus menerjemahkan tekad ini ke dalam langkah-langkah nyata untuk memperbaiki keadaan secara mendasar. Perubahan dalam dan luar diri manusia Indonesia saya artikan sebagai transformasi, agar terwujud paradigma baru pembangunan bangsa, paradigma berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Koperasi Untuk Indonesia Abad Ke-21

Dalam  Buletin  No.3  disampaikan  bahwa  fokus kebijakan  ekonomi  di  sektor  keuangan/perbankan adalah  pada  keuangan/perbankan  syariah. Disarankan agar  Pemerintah  menempuh  langkah-langkah  agar dalam waktu  lima belas tahun dari sekarang porsi aset perbankan syariah mencapai 50% dari aset perbankan secara  keseluruhan  yang  sekarang  baru  mencapai 1,7% saja. Dapat ditanyakan, kalau disektor keuangan/perbankan, fokus kebijakan adalah pada sektor syariah apa yang menjadi fokus pada pembangunan sektor riil ? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak perlu diragukan lagi  adalah  pada  pengembangan  usaha  koperasi syariah.  Koperasi  syariah  adalah  koperasi  untuk Indonesia abad ke 21.

Untuk selengkapnya download di sini