Ada Politikus Jadi Pengurus PBNU, Pakar: Bisa Sulit Jaga Jarak dengan Kekuasaan
TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan ada sejumlah dampak negatif dari struktur baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diisi sejumlah politisi.
Ujang menyatakan, dengan masuknya sejumlah politikus dan pejabat dalam struktur PBNU maka akan membuat organisasi keagamaan tersebut semakin sulit menajaga jarak dengan kekuasaan. “Jika dilihat dari komposisi pengurusnya banyak dari para politisi, maka NU akan kesulitan menjaga jarak dengan kekuasaan,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 12 Januari 2022.
Dia pun mengkhawatirkan organisasi ini akan banyak memihak dan mendukung partai politik yang diurus oleh para anggotanya tersebut.
“Bisa saja Ketum PBNU yang baru akan gunakan strategi, PBNU secara institusi akan main di tengah atau tak berpolitik. Tapi pengurus-pengurusnya secara individu-individu memihak sana sini dan dukung sana sini,” papar dia.
Di sisi lain, dia melanjutkan, jika keberpihakan nantinya sulit dilepas, PBNU berpotensi akan lebih mudah mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah tanpa melakukan pengawasan.
“Jika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan rakyat, maka NU bisa melegetimasi kebijakan pemerintah yang salah itu dan tak akan bisa mengkritik dan mengawasi pemerintahan, walaupun pemerintah itu salah jalan,” ungkap Ujang.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah mengumumkan jajaran pengurus PBNU. Ada beberapa politikus dan pejabat yang menjadi anggota.
Beberapa nama politikus yang masuk dalam susunan pengurus PBNU adalah Nusron Wahid, politikus Golkar; Nasirul Falah Amru, politikus PDI-P; Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga politikus PKB; Syaifullah Yusuf, politikus PKB; Mardani Maming, politikus PDI-P; Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PPP.
Namun, Gus Yahya berjanji PBNU akan bersikap netral dan menghindari partisipasi politik praktis. Ia berkata pengangkatan politisi ini merupakan upaya menjaga marwah PBNU dari politisasi organisasi.
“Ini sudah saya sering sampaikan kami memang memasukkan dari unsur politik agar bisa sama-sama saling menjaga,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers pengumuman dewan pengurus PBNU.
Sumber
