Ancaman Sanksi Disiplin Dinilai Upaya PDIP Ganjal Ganjar ke 2024
PDIP menegaskan akan memberikan sanksi displin kepada kader yang ikut dalam deklarasi capres sebelum ada keputusan dari Ketum Megawati Soekarnoputri. Belakangan, kian masif deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres 2024.
Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, berpandangan sanksi itu merupakan kepanikan PDIP dan upaya untuk menjegal Ganjar di 2024. Apalagi, saat ini, PDIP tengah berupaya mendorong Ketua DPP Puan Maharani di pilpres 2024.
“Pelarangan dan sanksi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan PDIP dan bagian dari cara untuk mengganjal Ganjar. Namun di saat yang sama ingin memuluskan Puan sebagai putri mahkota untuk maju dalam pencapresan di 2024 nanti,” kata Ujang, Rabu (22/9).
Menurut Ujang, sebenarnya sikap PDIP cukup aneh dalam merespons dukungan terhadap Ganjar sebagai capres 2024. Dia berpandangan sebenarnya deklarasi capres hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika politik.
“Sikap yang aneh, karena mestinya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar yang memiliki elektabilitas di atas. Namun mungkin karena di PDIP ada putri mahkota Puan, maka keinginan Ganjar sedikit terganjal di PDIP,”
– Ujang.
“Soal deklarasi pencapresan itu soal dinamika politik, akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kontestasi Pilpres. Mestinya kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar jangan diganjal, agar dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh,” lanjut Ujang.
Ujang menambahkan, lebih baik Ganjar fokus bekerja untuk masyarakat Jateng yang sedang dipimpinnya. Menurutnya, dengan prestasi Ganjar di Jateng tak menutup kemungkinan akan semakin mendongkrak popularitas.
Jika elektabilitas Ganjar terus naik, kata Ujang, tak menutup kemungkinan banyak parpol lain yang ingin mengusungnya.
“Dengan membuat prestasi dan dekat dengan rakyat, maka memungkinkan Ganjar akan terus naik elektabilitasnya. Jika elektabilitasnya naik dan tinggi hingga mendekati masa pendaftaran di KPU, maka kemungkinan partai-partai akan banyak yang meminang,” kata dia.
“Karena prinsipnya, partai-partai itu ingin mendukung calon yang elektabilitasnya tinggi dan yang akan berpotensi menang. Jika PDIP tertutup pintunya bagi Ganjar, maka bisa saja pintu lain akan terbuka,” tandas Ujang.
Sumber
