Jubir Ma’ruf Bantah Intervensi Berlebihan soal Pengurus MUI
Jakarta, CNN Indonesia — Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi membantah tudingan adanya campur tangan Ma’ruf Amin di dalam penyusunan struktur pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.
Diketahui pada susunan terbaru itu, sejumlah nama yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintah terdepak dari kepengurusan. Pengamat menyabut ada campur tangan Ma’ruf di balik hal itu.
“Pembentukan pengurusan MUI yang sekarang itu semuanya transparan, dibentuk secara transparan, terbuka. Intervensi dari mana?” kata Masduki kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (28/11).
Ia lalu menjelaskan bahwa pembentukan pengurus baru MUI dilakukan oleh 17 orang Tim Formatur.
17 orang itu terdiri dari 7 perwakilan MUI di daerah seluruh Indonesia, 5 perwakilan Ormas, 1 orang perwakilan pesantren, 1 orang perwakilan perguruan tinggi dan sisanya adalah perwakilan petahana.
Ma’ruf sendiri, kata dia, berada di Tim Formatur sebagai perwakilan petahana.
“Sebagai mantan Ketua Umum, emang sudah aturannya. Kalau dikatakan orang kritis dibuang semua, ya enggak benar dong. Siapa yang meragukan akan kekritisan Buya Anwar Abbas. Buya Anwar Abbas adalah orang yang paling kritis dan orang paling fair,” kata Masduki.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh MUI yang terafiliasi dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah, terdepak dari kepengurusan baru MUI.
Di antaranya yakni Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain. Selain itu, ada nama Din Syamsuddin yang juga tidak masuk dalam kepengurusan baru. Din diketahui aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang juga kerap mengkritik pemerintah.
Terkait terdepaknya nama-nama itu, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin sebelumnya menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara.
Hal itu membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.
“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).
Sumber
CNN Indonesia
