Penangkapan Edhy Prabowo Sarat Unsur Politis, Pengamat: Pola Sama dengan Pilpres 2014
PRFMNEWS – Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK dianggap sarat akan unsur politis terkait Pilpres 2024 nanti.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin melihat ada kesamaan pola saat menjelang Pilpres 2014 lalu.
Saat itu di zaman Presiden SBY, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukungnya, tapi di saat yang sama PKS juga rajin mengkritik pemerintahan SBY.
Kemudian hal yang mengejutkan itu terjadi, Presiden PKS Luthfi Hasan ditangkap KPK dengan dugaan suap perizinan impor daging sapi.
Hal yang sama terjadi saat ini, Partai Gerindra yang menaungi Edhy Prabowo gemar mengkritik pemerintah lewat Fadli Zon. Meski Presiden Jokowi sudah memberikan dua kursi menteri bagi Gerindra yaitu Prabowo Subianto (Menhan) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP).
“Nah ini juga tidak disukai oleh pemerintah, maka dari itu tidak aneh dan tidak heran kalau ada menteri dari Gerindra yang ditangkap KPK, jadi hampir sama polanya,” kata Ujang saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 26 November 2020.
Diperkuat lagi dengan kasusnya Harun Masiku yang notabene politisi PDIP hingga saat ini tidak ada kejelasan dari KPK. Padahal kasus Harun Masiku jauh lebih dahulu diselidiki dibandingkan Edhy Prabowo.
Apabila penegakan hukum masih tebang pilih seperti ini, Ujang menilai kedepannya akan menjadi persoalan bagi pemerintah.
“Kasus Harun Masiku yang di depan mata tidak ada, hilang, atau bahkan dihilangkan, nah ini yang menjadi persoalan, seharusnya yang kena lebih awal adalah Harun Masiku,” ucapnya.
Kendati Pilpres masih empat tahun lagi, tapi menurutnya waktu empat tahun tersebut tidak akan terasa. Sehingga dengan ditangkapnya kader Gerindra tersebut menandakan genderang pertarungan dimulai.
Apalagi awal 2021, ia menilai Presiden Jokowi sudah memahami bahwa calon-calon presiden dari partai politik sudah mulai ‘bergerilya’.
“Operasi gelap partai politik ini akan semakin terjadi, semakin banyak. Waktu empat tahun bagi politik itu tidak terlalu lama,” ungka Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
Bahkan hampir dipastikan kritik akan semakin kuat apabila nanti yang menggantikan posisi Menteri KKP bukan dari Partai Gerindra lagi.
“Harusnya KPK mampu mengusut semua jaringan korupsi, apakah ada aliran uangnya ke politisi lain atau memang ke partai politik,” pungkasnya.***
Sumber
PRFMNEWS
