Pengamat Politik Sebut Penangkapan Edhy Prabowo Sarat Akan Kepentingan Politis
SINARJATENG.COM – Satu menteri yang bertugas di kabinet Indonesia Maju ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu menjadi kabar yang mengejutkan bagi publik di Indonesia. Terlebih bagi Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.
Menteri yang ditangkap tersebut ialah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pada Kamis 25 November 2020.
Dari hasil penyidikan tim KPK, Edhy Prabowo diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dan juga 1.000 Dollar AS (Rp 1,4 miliar) terkait izin ekspor untuk benih lobster.
Menyikapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan bahwa penangkapan dari Edhy Prabowo ini sarat akan kepentingan politis.
Kepentingan tersebut berkaitan dengan Pilpres Indonesia tahun 2024 dimana Presiden Joko Widodo dipastikan turun dari tahta kepemimpinannya.
Ada alasan tersendiri mengapa Ujang menyebutkan bahwa penangkapan dari Edhy Prabowo ini sarat akan unsur politis.
Ia melihat penangkapan tersebut memiliki pola yang hampir mirip pada saat menjelang pilpres 2014 lalu.
Saat itu di zaman Presiden SBY, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukungnya, tapi di saat yang sama PKS juga rajin mengkritik pemerintahan SBY.
Kemudian pola yang sama terjadi ketika Presiden PKS Luthfi Hasan ditangkap KPK dengan dugaan suap perizinan impor daging sapi.
Kemiripan terdapat dengan saat ini terdapat pada momen ketika Partai Gerindra yang menaungi Edhy Prabowo gemar mengkritik pemerintah lewat Fadli Zon. Meski Presiden Jokowi sudah memberikan dua kursi menteri bagi Gerindra yaitu Prabowo Subianto (Menhan) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP).
“Nah ini juga tidak disukai oleh pemerintah, maka dari itu tidak aneh dan tidak heran kalau ada menteri dari Gerindra yang ditangkap KPK, jadi hampir sama polanya,” kata Ujang pada Kamis, 26 November 2020.
Diperkuat lagi dengan kasusnya Harun Masiku yang notabene politisi PDIP hingga saat ini tidak ada kejelasan dari KPK. Padahal kasus Harun Masiku jauh lebih dahulu diselidiki dibandingkan Edhy Prabowo.
Apabila penegakan hukum masih tebang pilih seperti ini, Ujang menilai kedepannya akan menjadi persoalan bagi pemerintah.
“Kasus Harun Masiku yang di depan mata tidak ada, hilang, atau bahkan dihilangkan, nah ini yang menjadi persoalan, seharusnya yang kena lebih awal adalah Harun Masiku,” ucapnya sebagaimana dikutip dari Pikiran
Kendati Pilpres masih empat tahun lagi, tapi menurutnya waktu empat tahun tersebut tidak akan terasa. Sehingga dengan ditangkapnya kader Gerindra tersebut menandakan genderang pertarungan dimulai.***
Sumber
SINARJATENG.COM
