Politikus PAN Usul Ada RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tak Sensitif
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai permintaan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat merupakan pernyataan yang tak sensitif. Para elite politik seharusnya memahami penderitaan masyarakat yang sedang berjibaku melawan Covid-19 dengan jumlah warga yang meninggal dunia akibat Covid-19 yang bertambah setiap harinya. “Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun di saat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege,” kata Ujang saat dihubungi, Rabu (7/7/2021). Ia menyebutkan, sebelumnya para pejabat, dalam hal ini anggota DPR pun telah mendapat keistimewaan dengan diberikan pelat mobil khusus anggota DPR.
Ia pun mengingatkan bahwa fasilitas-fasilitas itu bukan miliki mereka pribadi melainkan dibayar oleh masyarakat.
“Memang negara ini milik mereka? Ini kan negara milik rakyat, bukan milik mereka para pejabat. Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat,” kata Ujang. Ia juga menegaskan, tidak ada urgensinya membangun rumah sakit khusus bagi para pejabat karena akan menambah beban keuangan negara. Usul mendirikan rumah sakit khusus bagi pejabat pun dinilai hanya akan menjadi bumerang karena dapat menciptakan rasa ketidakadilan di tengah masyarkat. “Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri. Dan juga akan menambah rasa benci rakyat pada mereka karena akan menciptakan ketidakadilan,” ujar dia.
Sebelumnya, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat karena ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19. “Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara,” kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).
Sumber
