Relawan Jadi Komisaris, antara Politik Balas Budi & Kepercayaan Jokowi
Jokowi kembali menunjuk relawan/pendukungnya untuk menempati kursi komisaris BUMN yang memakin kencang mengembuskan politik balas budinya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap menunjuk kalangan relawan dan tim sukses Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati jabatan di perusahaan pelat merah. Teranyar, Zuhairi Misrawi diangkat komisaris independen PT Yodya Karya (Persero), sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi.
“Segenap insan Yodya Karya mengucapkan selamat & sukses atas dilantiknya Bapak Zuhairi Misrawi sebagai Komisaris Independen PT Yodya Karya (Persero) pada 16 November 2020,” tulis akun Instagram @ptyodyakarya seperti dikutip Katadata.co.id, Rabu (25/11). Zuhairi merupakan anggota tim kampanye Jokowi pada dua kali gelaran pemilihan presiden atau pilpres. Dia dikenal sebagai penulis dan intelektual muda Nahdlatul Ulama yang kemudian bergabung dengan PDIP.
Dua minggu sebelum pelantikan Zuhairi, pegiat media sosial Kristia Budhyarto diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pelni. Kristia ini aktif di Twitter dengan akun @kangdede78 yang memiliki 99,4 ribu pengikut. Selain Kristia, pegiat media sosial atau biasa disebut sebagai pendengung Jokowi di dunia maya yakni Ulin Yusron yang menempati posisi komisaris di PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Sebelum mereka, ada juga Dyah Kartika Rini yang dikenal dengan Kartika Djoemadi diangkat sebagai komisaris sindependen Jasa Raharja. Kartika yang mendirikan Jasmev atau kelompok relawan Jokowi pernah diangkat jadi Komisaris Dana Reksa pada 2015. Kemudian ada Eko Sulistyo yang mengawal Jokowi sejak pemilihan walikota Solo mendapat kursi komisaris PLN, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Victor S. Sirait sebagai komisaris Waskita; pendiri organisasi pengusung Jokowi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura di kursi komisaris Dahana, dan Ketua Umum Sedulur Jokowi Paiman Raharjo yang menjabat komisaris PGN.
Bahkan, Fadjroel Rahman yang awalnya relawan Salam Dua Jari dan opinion makers Jokowi pada pilpres 2014, menempatai setidaknya tiga posisi penting, yakni komisaris di Adhi Karya sejak 2015, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sejak 2019 kemudian komisaris Waskita sejak Juni 2020. Terkait ini, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tugas komisaris pada perusahaan pelat merah adalah untuk memastikan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang baik dan program yang dicanangkan bisa berjalan. Erick mengatakan, para komisaris BUMN ini berasal dari perwakilan pemerintah dan masyarakat.
Perwakilan masyarakat ini bisa berasal dari partai politik dan akademisi. “Bisa juga dari yang namanya relawan,” ujar Erick dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club. Erick menegaskan pihaknya memperhatikan kompetensi dan background para relawan tersebut. Termasuk komposisinya yang pas agar bisa menjaga misi GCG yang telah ditetapkan pemerintah. “Jangan sampai niatnya GCG tapi intervensi yang luar biasa malah merusak road map yang diinginkan,” kata dia.
Terpilihnya Orang Dekat Jokowi Eko
Sulistyo menjelaskan terpilih dirinya sebagai komisaris PLN karena mendapat amanat untuk melakukan pengawasan di badan setrum negara tersebut. Sebelum diangkat sebagai komisaris PLN, Eko pernah menjabat Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan pada kurun 2015-2019. Mantan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Solo pada periode 2003-2008 memiliki kedekatan dengan Presiden sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Eko pun bergabung dalam tim sukses Jokowi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2014. “Boleh dibilang saya ini orang dekat Jokowi,” kata Eko.
Eko meyakini penunjukkannya sebagai komisaris PLN terkait dengan keputusan Jokowi yang mempercayai latar belakang dan kemampuannya. Eko menyebut dia bukan perwakilan relawan, namun dia yang memprakarsai terbentuknya gerakan relawan sebagai strategi pemenangan Jokowi saat Pilgub Jakarta 2012. Saat maju Pilgub 2012, Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya didukung 17% suara di DPRD yakni koalisi PDIP dan Gerindra.
“Karena itu saya menyarankan untuk membangun kekuatan di luar partai politik, dibentuklah relawan yang berlanjut ke Pilpres 2014 dan 2019. Saya ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan yang membidangi urusan relawan,” ujar Eko kepada Katadata.co.id.
Sumber
KataData
