Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Dr. Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si., menyoroti isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pandangan tersebut disampaikannya kepada TribunJakarta.com dalam diskusi publik yang diselenggarakan Kanaka Movement di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Ia menekankan pentingnya berpegang pada konstitusi dan menghindari keputusan politik yang reaktif.

Dr. Heri menjelaskan bahwa dinamika politik tidak selalu dapat diprediksi karena melibatkan berbagai kepentingan dan kemungkinan. Meski demikian, setiap keputusan politik harus tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menyikapi isu pengunduran diri Gibran, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusional

“Politik itu kan unpredictable dan seni kemungkinan. Tapi indikatornya kita harus ke konstitusi, Undang-Undang Dasar ’45 itu. Kita sudah berkomitmen sistem politik kita demokrasi, sehingga jangan reaksioner dan terburu-buru,” ujarnya.

Dr. Heri juga mengingatkan partai-partai politik dalam pemerintahan agar tidak memanfaatkan dinamika pengunduran diri Gibran untuk kepentingan pragmatis. Menurutnya, setiap sikap politik perlu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok. Ia turut menyinggung mekanisme pemberhentian wakil presiden melalui proses pemakzulan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai ketentuan konstitusi.

Selain kepatuhan terhadap konstitusi, Dr. Heri menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi dan kepercayaan publik dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Menurutnya, pengabaian prosedur konstitusional berpotensi menimbulkan persoalan baru dan berdampak kontraproduktif terhadap kehidupan demokrasi.

Sumber : YouTube TribunJakartaOfficial