Penulis: Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

Memahami Moralitas

Bagi pelajar SD hingga SMA yang mengenyam bangku sekolah di era 80-90an pelajaran Pancasila lebih dikenal dengan nama PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Ia tidak tiba-tiba hadir, melainkan sebagai pelaksanaan Tap MPR/IV/1973 yang diwujudkan dalam Kurikulum 1975. Tap MPR IV juga bentuk kelanjutan dari Tap MPRS XX/MPRS/1966 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber tata tertib hukum di Indonesia.

Pendidikan Moral Pancasila ini tidak sekedar menekankan pemahaman atas ontologi Pancasila, tetapi lebih melihat pada tekanan perilaku manusia bermoral. Sebuah pendidikan yang berfokus pada pembentukan moral manusia. Moral dalam KBBI dimaknai sebagai sebuah ajaran tentang baik & buruk, akhlak, budi pekerti, susila.

Dalam pembelajaran tersebut para siswa mendapatkan pemahaman tentang sikap & perilaku etis seorang manusia Indonesia. Perilaku bermoral dalam hubungan antar manusia lebih ditekankan dibandingkan pengetahuan kognitif yang sebatas pada kemampuan bernalar & memecahkan masalah.

Kehidupan gotong-royong dan toleransi antar umat beragama, antar suku, antar individu yang beragam menjadi perhatian dalam proses belajarnya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia diperkenalkan kepada para siswa. Setiap siswa diajarkan dan dilatih bersikap, berbuat, dan bertindak dengan perilaku etis Pancasila.

Pembelajaran Pancasila mengajarkan nilai-nilai akal budi juga budi pekerti luhur menjadi manusia. Ia mengajak setiap pembelajar untuk masuk ke dalam jantung etika perilaku manusia.

Hal ini kemudian menghilang ketika pembelajaran Moral Pancasila berubah menjadi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dengan hadirnya Kurikulum 1994, ia menghilangkan sebuah substansi penting, yaitu pendidikan moral dalam memahami epistemologi filosofis nilai Pancasila.

Kritik Metodologis era Orde Baru

Pendidikan Moral Pancasila di era Orde Baru tidak lepas dari kritik tajam. Pembelajaran moral Pancasila seringkali dijalankan dengan metode indoktrinasi yang cenderung mengabaikan ruang diskusi yang seharusnya bersifat interaktif, kritis dan dinamis.

Dalam praktiknya seringkali proses pembelajaran Pancasila ini hanya berjalan satu arah dan top down, yaitu dari guru kepada siswa. Pada sisi lain kesadaran berfikir kritis mulai tumbuh di kalangan pelajar dengan munculnya penyimpangan dalam proses demokrasi bernegara.

Kelemahan utama dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila ini lebih pada metode pembelajaran yang sangat doktriner. Pertanyaan kritis dari para siswa terhadap proses berbangsa dan bernegara acapkali diabaikan.

Lambat laun siswa dan tentunya juga masyarakat menjadi gerah dengan pelaksanaan pembelajaran Pancasila semacam ini. Materi pembelajaran Pancasila kerap dianggap hanya sebagai kepanjangan kepentingan politik kekuasaan Orde Baru semata.

Pancasila semata hanya diletakkan dalam ranah materi ideologis tanpa mengupas nilai filosofi Pancasila secara fundamental dan mendalam. Kesan atas adanya kepentingan politik kekuasaan tidak terhindarkan, sehingga ketika era Reformasi muncul materi pembelajaran moral Pancasila tidak lagi dianggap penting dalam membentuk perilaku manusia.

Kehadiran Kurikulum 1994 mengubah Pendidikan Moral Pancasila menjadi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Bahkan kemudian pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan tanpa kata Pancasila melalui Undang-undang Sisdiknas. Kemudian melalui PP No.4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional diubah menjadi Pendidikan Pancasila.

Pendidikan Pancasila memang telah dihadirkan kembali, tetapi hadirnya tanpa landasan moral ini tetap perlu mendapat kritik tajam. Memahami Pancasila sebatas pemahaman kognitif, menghilangkan substansi nilai Pancasila yang berbasis pada nilai Ketuhanan & Kemanusiaan. Ajaran tentang moral meletakkan kesadaran batiniah manusia yang bersumber dari nilai Ketuhanan dan diterapkan secara empiris dalam relasi kemanusiaan yang penuh keadaban. Ia membimbing perilaku hidup manusia, ia yang acapkali disebut hadirnya hati nurani (Dewantara, 2017).

Membangun Kembali Kesadaran

Materi Pancasila yang syarat nilai ini ternyata masih sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional guna membangun karakter manusia Indonesia yang bermoral ketuhanan sekaligus berperikemanusiaan.

Jika problem utamanya adalah masalah metode pembelajaran di masa lalu, maka perlu dilakukan perubahan metode yang lebih bersifat interaktif, terbuka, inklusif, serta kritis dalam proses belajarnya. Tidak lagi satu arah, top down, dan eksklusif. Perlu sebuah reaktualisasi nilai Pancasila sesuai tantangan modernitas tanpa kehilangan makna dasarnya (Nurkhalisa & Dewi, 2022).

Kesalahan metodologis tidak bermakna bahwa nilai-nilai moral Pancasila tidak diperlukan lagi. Justru ia mendapatkan momentum untuk menyegarkan kembali memori atas arti penting pendidikan moralitas dalam diri manusia Indonesia.

Peserta didik diajak untuk berfikir mendalam atas makna setiap Sila Pancasila dari sudut ontologis, epistemologis, dan aksiologinya. Setiap siswa diajak untuk berfikir melihat ke dalam kandungan hakikat nilai Pancasila terdalam.

Materi Pancasila dengan mengacu pada pengenalan nilai-nilai moralitasnya yang sangat dibutuhkan. Nilai Pancasila begitu dibutuhkan ketika kini manusia Indonesia semakin terasing dengan filosofi moral Pancasila.

Keterasingan ini berdampak pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara yang jauh dari nilai-nilai moral Pancasila. Sejatinya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berbasis padanya.

Pancasila bukanlah nilai yang datang dari luar & asing. Ia adalah nilai filosofis manusia Indonesia yang paling mendasar (filosofische grondslag). Pemahaman atas Pancasila sejatinya kini tidak lagi ditafsirkan secara tunggal dan tertutup sepihak oleh tafsiran penguasa.

Setiap kelompok budaya manusia Nusantara memiliki pemahaman atas nilai moralitas Pancasila berdasarkan pada pemahaman kulturalnya secara inklusif. Dengan demikian Pancasila akan tetap hidup dalam kesadaran moralitas jiwa bangsanya (volkgeist), ketika ia didekati dengan metode kebhinekaan.

Penutup

Perlu menelaah untuk mereaktualisasi Pendidikan Pancasila berbasis moral, yaitu Pendidikan Moral Pancasila. Pancasila akan difahami siswa secara lebih mendalam dibandingkan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, atau Pendidikan Kewarganegaraan ataupun Pendidikan Pancasila. Hal ini perlu difikirkan karena hiruk pikuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara yang acapkali cenderung berkarakter koruptif membutuhkan kesadaran perilaku manusia yang bermoral.

Sumber: headlinnews