VIVA – Persoalan hukum calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020, kembali menjadi sorotan. Institusi seperti Polri bahkan mengeluarkan surat telegram, agar jajarannya menunda sementara proses penegakan hukum terhadap mereka yang ikut dalam kontestasi. Dengan alasan, mengindari konflik kepentingan. Sikap…
JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ini dapat dikatakan sukses dengan menemukan pemimpin yang berintegritas. Untuk itu jika ada calon peserta Pilkada yang tersangkut hukum di KPK menjadi tanggung jawab lembaga antirasuah ini untuk mengusutnya dengan tuntas. “Untuk…
PR CIREBON - Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi untuk kehilangan kursi jika terus melakukan blunder berkenaan dengan pernyataan Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar) yang tuai polemik. "Harus lebih hati-hati lagi.…
Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai BUMN di bawah kepemimpinan Erick semakin ancur. Hal ini dia sampaikan terkait kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) 9/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi…
