RMOLJateng. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, jika KPK tidak mendalami kasus yang menyeret nama pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu, dikhawatirkan kasusnya semakin tenggelam. "KPK harusnya segera mendalami kasus tersebut dan…
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan ada kebingungan dari pemerintah pusat dan daerah jika memberlakukan lockdown total. Terutama dalam hal menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara umum. "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang kebingungan dengan lonjakan kasus Covid-19.…
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kemunculan wacana menduetkan Joko "Jokowi" Widodo-Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 tidak mendesak ditanggapi. Apalagi saat ini kasus COVID-19 di Tanah Air sedang mengalami lonjakan. Menurut data Satgas…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai bahwa narasi presiden periode sangat tidak tepat. Apalagi narasi tersebut digaungkan di tengah kondisi Indonesia yang maish dihantam oleh permasalahan Pandemi Covid-19. "Menyuarakan hal itu memang hak berekspresi dalam…
Jakarta, HanTer - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021, yang mana nama Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin disebut-sebut dalam kasus Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)…
WE Online, Jakarta -Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menanggapi terkait wacana para aktor yang bisa mengubah amendemen UUD 1945. Sehingga, Presiden bisa menjabat selama tiga periode. Menurutnya, hal ini boleh saja mereka tentukan, tapi harus diingat…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menanggapi terkait wacana para aktor yang bisa mengubah amendemen UUD 1945. Sehingga, Presiden bisa menjabat selama tiga periode. Menurutnya, hal ini boleh saja mereka tentukan, tapi harus…
MATA INDONESIA, JAKARTA – Norma-norma pada pasal penghinaan Presiden yang ada di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan dalam konteks mencegah kebebasan berpendapat. “Tetapi, lebih kepada bagaimana menciptakan pola kritik yang beradab,” ujar ahli hukum pidana Universitas Al Azhar…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdullah Salem Obaid Al Dhaheri mengajak semakin mempererat kerjasama bilateral antara UEA dengan Indonesia yang telah terjalin selama ini. Berbicara sebagai pembicara kunci (keynote speaker) di acara webinar bertema…
