KPAI Desak Pemerintah Terkait Surat Guru Papua ke Nadiem
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali mendesak agar pemerintah pusat dan daerah memperbaiki kesenjangan pendidikan terkait surat terbuka dari guru honorer di Papua, Maruntung Sihombing, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
KPAI menilai catatan 54 persen siswa di Papua tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menunjukkan kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua, total 608 ribu siswa di Papua, sebanyak 54 persen yang tak bisa mengikuti pelajaran jarak jauh dari media elektronik.
“Kondisi ini akibat minimnya prasarana jaringan internet, televisi, maupun radio, serta banyak wilayah yang belum teraliri listrik,” ujar Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti melalui keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).
Hal ini, katanya, diperkuat dengan surat terbuka dari Maruntung Sihombing kepada Nadiem Makarim. Retno mengatakan Maruntung mengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua sejak 2013.
Retno menilai surat tersebut membuktikan dengan jelas bahwa kondisi pendidikan di wilayah timur Indonesia banyak keterbatasan. Termasuk soal aliran listrik.
“Ini masalah lama yang terpendam dan makin nyata di saat pandemi covid-19. Pandemi ini telah membuka lebarnya kesenjangan digital di kalangan siswa. Kebutuhan akan digitalisasi berhadapan dengan kenyataan lebarnya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di kalangan keluarga-keluarga siswa,” lanjutnya.
Retno mengatakan PJJ di era pandemi corona mengungkap kesenjangan pendidikan secara nyata.
Untuk itu KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung belajar daring. Hal ini agar kesenjangan pendidikan tidak terus berlanjut.
“Perlu diingat, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara dalam keadaan apapun. Termasuk situasi darurat seperti saat ini,” ucap Retno.
Lebih lanjut, KPAI menilai bantuan juga perlu diberikan kepada guru honorer dengan gaji rendah selama PJJ berlangsung. Ini agar proses pembelajaran daring bisa terlaksana secara efektif.
Melalui akun Facebook, Maruntung Sihombing, dalam surat tersebut menyinggung pernyataan Nadiem pada tayangan Hari Pendidikan Nasional di TVRI. Kala itu Nadiem mengaku kaget mendengar keluhan kendala PJJ karena tidak punya listrik.
“Yang saya tidak habis pikir, kok bisa-bisanya bapak tidak tahu persoalan itu. Bukankah setelah menjadi menteri harusnya bapak bisa memetakan persoalan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Terutama kita orang yang ada di Timur Indonesia,” ujar Maruntung dalam unggahannya.
Persoalan ini, lanjutnya, bukan kendala baru yang didapati dalam pendidikan di Indonesia. Namun ia menilai masalah ini sudah lama didiamkan tanpa penyelesaian konkret.
Maruntung mengatakan sejak tahun 2013 ia sudah terbiasa hidup tanpa listrik dan jaringan. Ia tinggal di dalam rumah yang hanya dilengkapi penerangan sinar matahari.
“Itu pun kalau mataharinya bisa bersinar baik setiap hari pak. Kalau tidak, kita hanya mengandalkan lampu senter yang di hape atau pakai lilin saja. Demikian juga di sekolah saya,” tuturnya.
Sinyal komunikasi hanya mengandalkan menara jaringan yang sumber dayanya dari genset. Jika solar genset habis, signal komunikasi pun hilang.
Ia mengaku bisa saja mengajar ke kota lain agar mendapat fasilitas lebih baik. Namun, ia mengurungkan langkah tersebut dan memilih bersyukur dengan keadaan.
Maruntung mengatakan keterbatasan di wilayahnya makin menjadi di tengah wabah corona. Ia merasa pendidikan di wilayahnya tertinggal, terlebih jika PJJ dilakukan hingga akhir tahun.
“Pendidikan terpencil di Papua seperti mati suri. Dan saya yakin daerah-daerah terpencil seperti kami juga pasti merasakan seperti yang kami rasakan,” lanjutnya.
Pengamat pendidikan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Asep Saifuddin menilai Kemendikbud harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi jaringan di penjuru daerah.
Ini untuk mendukung PJJ dilakukan hingga akhir tahun. Pasalnya Kemendikbud mengaku pihaknya mendapati kemungkinan PJJ dilakukan sampai tahun ajaran 2020/2021.
Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid mengatakan pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut setiap tahun untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Namun ia tak menjawab lebih lanjut upaya yang bakal dilangsungkan pihaknya untuk memfasilitasi jalannya PJJ di tengah wabah corona.
“Usulan ke Kominfo selalu diajukan setiap tahun di daerah 3T,” ujarnya melalui pesan singkat.
Ia juga mengaku pihaknya belum ada rencana mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan PJJ di tahun ajaran baru.
Padahal Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan menilai guru dan dinas pendidikan belum siap melakukan PJJ tanpa bimbingan pemerintah pusat.
“Tampaknya saat ini Kemdikbud belum akan mengeluarkan juklak atau juknis PJJ. Kita mendorong setiap guru dan kepala sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” ujar Hamid. (fey/bac)
Sumber
CNN Indonesia
