Pengamat: Demo Susulan Bakal Mengarah Meminta Presiden Mundur

Jakarta, HanTer – Berbagai aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Ibu Kota dan di berbagai daerah di Indonesia, disebutkan akan mengarah pada pelengseran Joko Widodo dari kursi Presiden.

“Jika terus-terusan tak ada solusi dari pemerintah. Lalu pemerintah ‘cuek bebek’ tak mau mengeluarkan Perppu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, maka hal yang mungkin saja jika para demonstran tuntutannya akan berkembang hingga minta (presiden) mundur,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (11/10/2020) malam.

Menurut Ujang, aksi demonstrasi yang dilakukan secara bergelombang tentunya sangat berbahaya bagi pemerintah saat ini. “Demo susulan itu merupakan respons dari mahasiswa, kaum pekerja dan pelajar yang melihat bahwa tak ada solusi dari Jokowi. Tak ada solusi dari pemerintah dalam hal UU Omnibus Law Ciptakerja,” ungkapnya.

Akademisi yang juga penulis buku ini menerangkan, “Mahasiswa, pekerja, para pelajar yang turun ke jalan. Bahkan Ormas-Ormas dan para Dosen meminta UU Omnibus Law Ciptakerja dicabut atau dibatalkan. Tapi pemerintah kan memintanya ke Judicial Review (JR) ke MK. Kalau jalur Mahkamah Konstitusi (MK) ya sudah kebaca perjuangan rakyat akan kalah. Akan dipatahkan oleh MK,” ulasnya.

Hakim MK itu bukan malaikat, lanjut Ujang, dari 9 hakim MK, ada tiga usulan pemerintah, tiga pegangan DPR, dan tiga lagi unsur masyarakat. “Yang tiga hakim terakhir juga belum tentu dukung rakyat, karena dipilih DPR juga,” bebernya.

“Hukum dikita juga bisa diatur dan dipermainkan. Jadi masyarakat sudah tak percaya pada jalur hukum. Makanya jalur demonstrasi dilakukan. Sebagai bagian perjuangan di jalur politik. Dan itu sah dan dijamin konstitusi,” tambah Ujang.

Sumber
Harian Terbit