Pengamat Kasihan dengan PAN, Sudah Masuk Koalisi Malah Di-PHP-in Presiden Jokowi
GALAJABAR – Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan sinyal terkait perombakan kabinet alias reshuffle kabinet, bahkan setelah enam bulan PAN bergabung ke koalisi Kabinet Indonesia Maju.
Padahal, rumus dalam koalisi ialah setiap partai politik (parpol) harus mendapatkan ‘jatah kue’ dari kekuasaan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PAN seolah diberikan harapan palsu alias di-PHP-kan oleh Jokowi.
“Kasihan PAN di-PHP-in terlalu lama,” ujarnya kepada wartawan Sabtu, 19 Februari 2022.
Ujang yang juga merupajan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berpandangan, meski reshuffle kabinet Indonesia Maju adalah hak prerogatif Jokowi, tapi secara politik hal itu ‘menyakitkan’ bagi PAN yang sudah menjadi bagian dari parpol koalisi.
“Memang reshuffle itu prerogatif presiden, jadi suka-suka presiden kapan akan lakukan atau tak lakukan reshuffle, tapi ini terlalu lama,” ungkapnya.
Baca Juga: Pernah Berprestasi di Era 90-an, Vice President Rans Cilegon Ingin Kembalikan Kejayaan Persikab Bandung
“PHP politik itu lebih bahaya dari PHP cinta,” tandasnya.
Seperti diketahui, PAN resmi bergabung ke parpol koalisi pemerintahan Jokowi pada akhir Agustus 2021 lalu.
Bergabungnya PAN dengan pemerintahan telah dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G.Plate selepas mengikuti pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Johny mengungkapkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal, Eddy Soeparno ikut dalam pertemuan tersebut, melengkapi enam partai koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Yang hadir tadi ada tujuh ketua umum dan tujuh sekjen partai koalisi. Kita punya sahabat baru koalisi. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi sekjen Eddy Soeparno ikut dalam pertemuan,” katanya.
Kehadiran PAN, lanjut dia, akan memperkuat koalisi dan semakin memperkaya gagasan serta ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia. ***
Sumber
