Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pengamat: Semua Pihak Dirangkul, Tapi Rakyat….
Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo merangkul banyak pihak pada periode kedua pemerintahan.
Namun hal ini membuat kompromi politik antara eksekutif dan legislatif terlalu nyaring, sehingga suara rakyat mengecil.
Strategi politik Jokowi tersebut, kata Ujang, memang terbukti membuat stabil politik Indonesia dalam satu tahun terakhir. Namun mengecilkan suara masyarakat berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.
“Akhirnya rakyat punya cara tersendiri untuk mengekspresikan tuntutan dan aspirasinya termasuk dengan melakukan demo. Jika demo terus menerus terjadi dan skalanya besar, itu juga bisa mengoyang stabilitas politik,” kata Ujang kepada Bisnis, Senin (19/10/2020).
Sikap pemerintah terhadap aksi demonstrasi pun dapat memperkeruh suasana. Belakangan banyak penangkapan terhadap aktivis dan membuat sistem demokrasi negara perlu dipertanyakan.
Seperti diketahui, Jokowi menempatkan para politisi, profesional, relawan hingga anak muda ke pos-pos menteri, wakil menteri, wantimpres, dan staf khusus pada periode kedua sebagai RI-1.
Jokowi juga menyediakan dan mengisi 12 kursi wakil menteri pada periode kedua, naik 4 kali lipat dibandingkan dengan periode pertama.
Tidak hanya pendukung semasa kampanye yang dirangkul, Jokowi juga menarik rival terberatnya, yakni Partai Gerindra.
Seperti diketahui partai yang dipimping Prabowo Subianto ini setia menjadi oposisi sepanjang 2014–2019, atau periode pertama Jokowi sebagai presiden.
Partai Gerindra dalam Kabinet Indonesia Maju diwakili oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo.
Mereka mengisi kursi menteri pertahanan dan menteri kelautan dan perikanan.
Sementara itu dalam kurun waktu lebih kurang satu tahun terakhir, setidaknya dua undang-undang yang dibahas parlemen dan pemerintah menyebabkan gelombang protes besar.
Pada tahun lalu, pemerintah dan DPR merevisi UU KPK dalam tempo yang sangat cepat, atau hanya melalui 13 hari pembahasan.
Hal ini pun menuai protes keras dari berbagai kalangan. Demonstrasi besar di sejumlah daerah terjadi dan berujung kericuhan.
Teranyar gelombang protes muncul karena pengesahan UU Cipta Kerja. UU sapu jagat ini sedari awal telah menjadi musuh dari serikat buruh. P
engesahan yang dinilai cacat prosedur dan tergesa-gesa pun memperburuk situasi.
Sama seperti pengesahan revisi UU KPK, UU Ciptaker juga membuat aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Kericuhan dan bentrok antara polisi dan pendemo juga turut mewarnai.
Sumber
Bisnis.com
