skip to Main Content
HEADLINE: Pengumuman Reshuffle Kabinet Jokowi, Tantangan Kementerian Baru?

HEADLINE: Pengumuman Reshuffle Kabinet Jokowi, Tantangan Kementerian Baru?

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menjawab isu reshuffle dengan melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Jokowi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelantikan dua menteri baru itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/P tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia maju periode 2019-2024.

Selain dua menteri baru, Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Handoko yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini dilantik dengan jabatan baru berdasarkan Keppres RI Nomor 19 M tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala BRIN.

Isu reshuffle sejatinya telah berhembus sejak beberapa pekan lalu. Isu perombakan kabinet mengemuka seiring keputusan DPR RI yang menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi.

Adapun Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kini, dia tak lagi masuk dalam susunan kabinet Indonesia Maju. Bambang pun telah pamit dari kementeriannya beberapa hari lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyoroti keputusan Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek di tengah dorongan sejumlah publik agar Mas Menteri dicopot karena kinerjanya di pemerintahan dinilai buruk dan kebijakannya kerap memicu polemik.

Dia menilai, Jokowi menggunakan penilaian politis dan subjektif dengan mempertahankan mantan bos Gojek Indonesia itu berada di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Nadiem mendapat kepercayaan memimpin kementerian baru yang bebannya lebih besar dari sebelumnya.

“Mungkin ini penilaian politis. Nah penilaian politis inilah yang sebenarnya yang dianggap subjektif. Penilaian politis itu kalau dia kinerjanya biasa-biasa saja tetap dia akan dipertahankan,” kata Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu.

Dia juga menilai, pertemuan Nadiem dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan Jokowi.

“Harusnya kan dicopot, diganti karena masyarakat menginginkan itu, dianggap kinerjanya tidak bagus dan kontroversial. Cuma persoalannya adalah tadi, bisa jadi lobi-lobi politiknya Nadiem itu jalan, makanya dia dipertahankan,” tuturnya.

Kendati begitu, Nadiem harus bisa menjawab keraguan publik dengan membuktikan bahwa dia mampu memimpin kementerian baru yang diamanahkan Presiden Jokowi. Meski kini tugasnya akan lebih berat karena ditambah beban kerja untuk sektor riset dan teknologi.

“Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Nadiem, dia harus punya terobosan-terobosan baru untuk bisa mejawab keraguan-keraguan publik itu. Kalau tidak, akan menjadi bulan-bulanan publik,” kata Ujang.

“Saya tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan Nadiem. Yang jelas kita tunggu apakah ada terobosan atau hal-hal yang bagus, yang positif bagi pengembangan pendidikan maupun dalam konteks Ristek,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ujang menuturkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM merupakan lembaga baru dengan wajah lama. Kementerian baru itu hanya menaikkan kelas BKPM yang sebelumnya juga dipimpin Bahlil Lahadalia.

Dengan amanat barunya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil harus bisa menjawab tantangan dengan mendatangkan investasi-investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menggerakkan perekonomian rakyat.

“Investasi jangan dimaknai dengan hutang. Kalau investasi sekedar utang, semua orang bisa jadi menteri. Oleh karena itu, bagaimana Bahlil mampu menarik investasi yang bukan dalam bentuk utang. Kita lihat perkembangannya ke depan, apakah dia bekerja bagus atau tidak,” kata Ujang.

Sumber

liputan6.com

Back To Top