Penulis : Pizaro Gozali Idrus. M.Sos. PhD (Cand), Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia.
KEMENANGAN Partai Demokrat dalam pemilu sela AS merupakan perkembangan penting bagi arah kebijakan luar negeri Washington. Dalam pemilu yang berlangsung pada 3 November kemarin, Demokrat berhasil merebut 231 kursi DPR, sedangkan Republik hanya mendapatkan 141 kursi. Sedangkan untuk Senat, Demokrat berhasil menguasai Senat dengan perolehan 54 kursi dan Republik hanya 44.
Padahal sebelumnya Republik unggul 4 kursi dari Demokrat atau 218 berbanding 214 untuk kursi DPR. Sedangkan di Senat, Republik unggul 6 kursi secara keanggotaan partai. Tepatnya, 53 berbanding 47 kursi jika dua independen dihitung bersama Demokrat.
Pertanyaannya adalah: apa arti perubahan komposisi Kongres AS ini bagi pemerintahan Trump serta masa depan Palestina dan Timur Tengah? Ini menarik untuk dicermati.
Selama ini AS adalah negara yang bukan hanya sekutu Israel tetapi juga pemasok utama persenjataan. Karena itu perubahan komposisi Kongres dapat memengaruhi bagaimana Amerika memberikan dukungan kepada Israel, termasuk dalam genosida Gaza dan persoalan pendudukan Palestina.
Pada September 2026 lalu, hampir seluruh senator Demokrat mendukung resolusi yang meminta pertanggungjawaban Departemen Luar Negeri AS terkait meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Resolusi itu juga berkaitan dengan sembilan warga negara AS yang tewas di Tepi Barat sejak Januari 2022. Mereka diduga dibunuh oleh pemukim Israel atau pasukan keamanan Israel.
Sayangnya, pemungutan suara berakhir dengan hasil 47 mendukung berbanding 51 menolak. Sebanyak 46 senator Demokrat dan satu senator Republik, Rand Paul, kompak mendukung resolusi. Satu-satunya senator Demokrat yang tidak mendukung adalah John Fetterman.
Meski begitu, hasil ini tetap menunjukkan bagaimana terjadinya perubahan sikap yang signifikan dalam tubuh Demokrat. Sebagai komparasi, ketika Bernie Sanders mengajukan upaya serupa pada Januari 2024 hanya 11 senator yang mendukungnya.
Jika Demokrat kini menguasai Senat, mereka memiliki ruang politik dan kelembagaan yang lebih besar untuk kembali mengajukan pembatasan penjualan senjata maupun mengevaluasi bantuan militer kepada Israel.
Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah politisi yang secara terbuka memperjuangkan hak-hak Palestina dan mengkritik dukungan militer Amerika kepada Israel. Salah satu contohnya adalah Abdul El-Sayed dari Michigan, yang bahkan mendapat dukungan langsung dari mantan Presiden Barack Obama dalam kampanyenya. Ini menarik karena Obama sendiri merupakan yang pejabat yang selama ini dikenal mempertahankan hubungan strategis yang erat dengan Israel.
Di era Obama-lah, AS meneken MoU bantuan keamanan untuk Israel selama 10 tahun yakni sejak 2019 hingga 2028 senilai USD38 miliar. Kesepakatan tersebut terdiri atas USD33 miliar bantuan pembiayaan militer dan USD5 miliar untuk kerja sama pertahanan rudal.
Oleh karena itu jika kemudian Obama “turun gunung” untuk memenangkan Abdul yang vokal menentang bantuan militer AS ke Israel, maka kita memang sedang menyaksikan adanya perkembangan besar dalam dinamika politik AS saat ini. Di mana kritik atas kebijakan Washington yang selama ini memberikan dukungan kuat kepada Israel semakin terbuka ditolak dalam kontestasi partai.
Memudarnya pengaruh AIPAC
Perlu dicatat wajah baru politik AS sekarang juga menunjukkan semakin memudarnya pengaruh AIPAC. Jika dahulu tidak ada para politisi yang berani menentang lembaga pro Israel ini, kini AIPAC justru menjadi kutukan bagi sebagian besar politisi AS. Padahal AIPAC telah menggelontorkan jutaan dollar bagi kemenangan kandidat. Tapi pemilu kali ini menunjukkan bahwa kekuatan uang tidak selalu mampu menentukan arah pilihan pemilih.
AIPAC dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya menggelontorkan hampir USD 30 juta untuk mendukung kampanye Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Senat AS di Michigan pada Agustus 2026. Tujuannya adalah menjegal kemenangan Abdul El-Sayed, rival politik Stevens, dalam pemilu partai Demokrat. Hasilnya, Stevens justru tumbang karena banyak publik AS sudah muak dengan Israel.
Sekarang sejumlah kandidat akhirnya menolak menerima bantuan AIPAC atau bahkan terafiliasi AIPAC. Bagi mereka, tindakan itu justru memudahkan publik AS untuk mendanai mereka sebagai antek-antek asing (baca: Israel).
Kini total ada 11 politisi Demokrat yang memperjuangkan hak-hak Palestina berhasil memenangkan kursi di Kongres dalam pemilu ini. Jumlah tersebut belum termasuk sejumlah tokoh yang sudah lebih dahulu dikenal kritis terhadap kebijakan Israel dan kembali terpilih, seperti Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Summer Lee, dan Pramila Jayapal.
Dengan adanya fenomena ini, maka kita patut berkesimpulan bahwa isu Palestina tidak lagi hanya menjadi suara kelompok kecil di dalam tubuh Demokrat atau bahkan isu pinggiran di AS yang selama ini lebih menekankan isu ekonomi, housing crisis, atau public health. Isu Timur Tengah menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan politik arus utama, terutama menyangkut kelanjutan bantuan militer AS kepada Israel, perlindungan warga sipil Palestina, serta sikap Washington terhadap genosida Gaza, aneksasi Tepi Barat, dan penodaan terhadap Masjidil Aqsha.
Penghentian pasokan senjata ke Israel
Dalam persoalan perdagangan senjata, perubahan ini justru berpotensi lebih konkret. Selama ini Amerika memiliki komitmen bantuan militer kepada Israel sebesar USD38 miliar untuk periode 2019–2028 atau rata-rata USD3,8 miliar per tahun seperti disinggung sebelumnya.
Menariknya pada April 2026 lalu, Senator Bernie Sanders mengajukan dua resolusi untuk memblokir penjualan persenjataan Amerika kepada Israel dengan nilai total USD 446,8 juta.
Hasilnya 85% senator Demokrat mendukung penghentian penjualan bulldozer atau 40 dari 47 senator Demokrat. Lalu 77% senator Demokrat mendukung penghentian penjualan bom. Atau 36 dari 47 total senator Demokrat. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas besar senator Demokrat mulai mendukung pembatasan penjualan senjata kepada Israel.
Bahkan Senator Mark Kelly yang sebelumnya tidak selalu mendukung upaya Sanders, ikut mendukung kedua resolusi tersebut. Tokoh Demokrat yang menolak kedua resolusi tersebut hanyalah Chuck Schumer dan Kirsten Gillibrand yang memang terkenal pro Israel.
Maka dengan Demokrat menguasai Kongres, peluang untuk memperketat pengawasan bantuan dan penjualan senjata kepada Israel semakin terbuka. Kongres dapat mengajukan resolusi penolakan transaksi persenjataan, mengawasi penggunaan senjata Amerika, serta memperjuangkan persyaratan yang lebih ketat dalam pemberian bantuan militer.
Meskipun saya pesimis bahwa dengan kemenangan Demokrat, maka penghentian seluruh bantuan tidak otomatis terjadi. Hubungan pertahanan AS-Israel masih memiliki kepentingan strategis yang kuat, terutama dalam menghadapi pengaruh kekuatan dunia Islam dan menjaga keamanan kawasan.
Tantangan veto Trump
Tantangan lainnya adalah bahwa dalam sistem politik AS, Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan Kongres. Jika Demokrat mengesahkan undang-undang untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel, Trump bisa mem-vetonya. Untuk mengesampingkan veto tersebut, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga anggota di DPR dan Senat. Ini artinya kemenangan mayoritas sederhana Demokrat tetap belum cukup untuk memaksakan penghentian bantuan jika Presiden menentangnya.
Problem lainnya adalah adanya mekanisme pengecualian darurat dalam Arms Export Control Act di AS. Dalam aturan ini, Presiden atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan dapat menyatakan adanya keadaan darurat yang mengharuskan penjualan senjata segera dilakukan, ke negara lain, termasuk Israel.
Situasi ini pernah terjadi pada Februari 2025. Saat itu, pemerintahan Trump menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan amunisi kepada Israel senilai sekitar USD2,04 miliar, sehingga mekanisme peninjauan Kongres yang normal dikesampingkan.
Contoh lainnya juga mencuat pada Maret 2026 ketika pemerintahan Trump kembali menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan amunisi senilai lebih dari USD 650 juta kepada Israel.
Namun demikian, aturan kewenangan darurat tersebut bukan berarti presiden di AS bebas menggunakan anggaran yang tidak pernah disetujui Kongres.
Perubahan mayoritas di Kongres tetap dapat mempersempit ruang gerak pemerintahan Trump dalam memberikan dukungan militer kepada Tel Aviv. Israel yang selama puluhan tahun menikmati dukungan bipartisan Amerika kini berpotensi menghadapi pengawasan politik yang lebih ketat.
Pada akhirnya, saya melihat pergeseran suara di Kongres dapat menjadi momentum yang membuka ruang perubahan kebijakan Amerika, bahkan Eropa terhadap Israel dan Palestina. Meningkatnya jumlah politisi yang memperjuangkan hak-hak Palestina menunjukkan bahwa dukungan tanpa syarat kepada Israel semakin dipersoalkan oleh Washington dan public AS.
Meski penghentian bantuan militer bukanlah hal mudah dalan konstruksi politik AS, perubahan komposisi Kongres dapat memperbesar tekanan agar bantuan tersebut disertai persyaratan yang lebih ketat.
Walhasil, yang perlu dilihat adalah bukan hanya apakah Amerika akan menghentikan bantuannya, tetapi sejauh mana Kongres berani menggunakan kewenangannya untuk mengubah kebijakan tersebut agar lebih pro Palestina dan kemanusiaan. Semoga.
Sumber : sindonews.com