Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) hadir dalam Diskusi Publik “Evaluasi 10 Tahun Layanan BPJS Ketenagakerjaan”yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu, 10 Desember 2025 di Auditorium Lantai 1, Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian evaluatif atas penyelenggaraan layanan BPJS Ketenagakerjaan selama satu dekade terakhir, serta menjadi forum dialog antara Ombudsman RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pihak untuk mendorong perbaikan kualitas layanan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, UAI diwakili oleh Dr. Ir. Achmad Syamsudin, MBA., Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya, yang hadir sebagai tamu undangan. Kehadiran beliau mencerminkan dukungan UAI terhadap penguatan tata kelola pelayanan publik, terutama dalam layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil, perguruan tinggi, media, serta perusahaan, sebagaimana tercantum dalam daftar undangan resmi.
Acara dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Proses tersebut disertai dengan pertukaran plakat serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).
Setelah penandatanganan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mempresentasikan hasil evaluasi sepuluh tahun layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa temuan Ombudsman menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari penguatan kompetensi petugas, perbaikan sistem digital, peningkatan transparansi informasi kepesertaan dan klaim, hingga pengawasan kepatuhan pembayaran iuran agar layanan jaminan sosial tenaga kerja semakin akuntabel dan mudah diakses masyarakat.
Forum nasional ini berlangsung dinamis dan menjadi ruang penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan layanan publik ke depan. Kehadiran UAI dalam kegiatan ini memperkuat peran pendidikan tinggi dalam mengikuti isu-isu kebijakan publik yang strategis di Indonesia.
