JAKARTA – Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) bekerja sama dengan University of Edinburgh, Skotlandia, menyelenggarakan Diseminasi dan Penyampaian Policy Brief bertajuk “Promoting Academic Success for Researchers with Visual Impairment” pada Kamis, 21 Mei 2026, di Grand Dhika Ballroom, Jakarta. Kegiatan ini merupakan tonggak penting dalam upaya mendorong inklusivitas di dunia riset dan pendidikan tinggi Indonesia.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kebutaan terbanyak ketiga di dunia pada tahun 2023. Di tengah fakta mengkhawatirkan ini, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra di dunia akademik dan riset masih sangat terbatas. Pasal 53 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan instansi pemerintah dan badan usaha milik negara untuk mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas termasuk di lingkungan perguruan tinggi, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.
Policy brief ini merupakan hasil dari kolaborasi Universitas Al-Azhar Indonesia dan University of Edinburgh yang mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra untuk menempuh pendidikan pascasarjana; (2) kurangnya dukungan teknologi dan aksesibilitas dalam penelitian; serta (3) terbatasnya peluang kerja sebagai peneliti akibat stigma sosial.
Empat Rekomendasi Kebijakan Utama
Policy brief ini mengusulkan empat rekomendasi konkret:
1. Peningkatan infrastruktur informasi digital akademik
Mendorong editor jurnal ilmiah untuk memastikan aksesibilitas artikel bagi pengguna screen reader, serta memasukkan standar aksesibilitas inklusif sebagai kriteria akreditasi jurnal dalam indeks SINTA.
2. Kesetaraan peluang kerja bagi peneliti penyandang disabilitas
Perguruan tinggi wajib memiliki regulasi yang membuka peluang bagi peneliti penyandang disabilitas, disertai pemantauan ketat terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan inklusif pemerintah.
3. Dukungan aksesibel bagi peneliti dengan disabilitas netra
Riset yang didanai pemerintah harus mempertimbangkan aksesibilitas inklusif secara menyeluruh, mencakup akses informasi, regulasi kuota, dan kesetaraan peluang.
4. Identifikasi kebutuhan aksesibilitas individu
Perguruan tinggi harus siap mendukung peneliti baru penyandang disabilitas dengan menyediakan staf khusus di bawah unit SDM, fasilitas alat bantu riset yang memadai, serta sistem dan regulasi yang inklusif.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia – Prof. Dr. Widodo Muktiyo dan Seminar ini menghadirkan narasumber dan panelist terkemuka, Keynote Speech dari Jonna Aman Damanik. Pemaparan policy brief/rekomendasi kebijakan dari Prof. John Ravenscroft dari University of Edinburgh. Pemaparan hasil temuan oleh Cut Meutia Karolina dan materi dari Ibu Dewi Wulandari, S.Si. — Ketua Tim Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Adapun peserta yang terlibat terdiri dari representasi pemerintah, Pengelola Perguruan Tinggi, asosiasi dan komunitas disabilitas. Diantaranya:
Proyek ini merupakan hibah Going Global Partnership British Council dan merupakan kolaborasi Universitas Al-Azhar Indonesia dan University of Edinburgh, Scotland.
Implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari regulasi pemerintah, badan pengawas, kesiapan perguruan tinggi, hingga editor jurnal di Indonesia. Kolaborasi ini diyakini akan berdampak signifikan dalam memastikan keberhasilan dan peluang bagi disabilitas, termasuk individu dengan disabilitas netra sebagai peneliti di perguruan tinggi Indonesia.
Supported by funding from the British Council Going Global Partnerships programme. Going Global Partnerships supports universities, colleges and wider education stakeholders around the world to work together towards stronger, equitable, inclusive, more internationally connected higher education, science and TVET. Through international partnerships, system collaborations and opportunities to connect and share, we enable stronger transnational education, more collaborative research, higher quality delivery enhanced learner outcomes and stronger, internationalised, equitable and inclusive systems and institutions. This leads to stronger higher education, research and TVET systems around the world that can support fairer social and economic growth and address national and global challenges all backed up by mutually beneficial international relationships.