Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan II menyelenggarakan Kuliah Umum dan Bimbingan Teknis. Kegiatan yang bertema “Kebijakan Fiskal Indonesia, APBN, Jenis-jenis Pajak, Tax Ratio vs Tax Buoyancy, serta Tantangan Perpajakan Saat Ini”, berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2026, bertempat di Ruang 317A dan B. Kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat literasi dan kesadaran perpajakan di kalangan mahasiswa dan tenaga pengajar.
Kuliah Umum bersama DJP dihadiri oleh Rektor UAI, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, beserta jajaran pimpinan UAI, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAI, dosen, serta mahasiswa. Perwakilan DJP dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Dr. Ir. Imam Arifin, M.A., beserta Tim Penyuluh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
Dalam sambutannya, Rektor UAI menegaskan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kontribusi nyata dari seluruh masyarakat, termasuk melalui pajak. Beliau mendorong mahasiswa untuk menjadi bagian dari gerakan literasi perpajakan yang perlu menyebar merata, khususnya di kalangan generasi milenial. “Kesadaran sebagai warga negara yang baik harus dibangun dan kontribusi nyata harus diwujudkan,” ujar beliau.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II menyambut baik perpanjangan kerja sama ini dan menyampaikan bahwa tantangan utama DJP adalah mensosialisasikan kebijakan pajak agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Ia berharap pemahaman perpajakan dapat melekat pada mahasiswa sehingga mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat yang taat pajak.
Usai sambutan kedua pihak, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tax Center antara UAI dan DJP Jakarta Selatan II. PKS ditandatangani langsung oleh Rektor UAI dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Perjanjian ini sebagai bentuk komitmen resmi kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi di bidang perpajakan.
Kuliah Umum hingga Bimtek Kesadaran Pajak
Dalam sesi kuliah umum, Dr. Ir. Imam Arifin memaparkan kondisi perpajakan Indonesia secara komprehensif, yang mencakup kebijakan fiskal, APBN, jenis-jenis pajak, serta perbandingan tax ratio dan tax buoyancy. Ia menyoroti bahwa tax ratio Indonesia masih berada di angka 10,08% pada 2024, yang menempatkan Indonesia di posisi kedelapan di kawasan Asia Tenggara, jauh di bawah negara-negara maju yang umumnya memiliki tax ratio 30-40% dari kapasitas ekonominya. Pemateri juga memaparkan empat tantangan perpajakan saat ini, yaitu pemajakan ekonomi digital dan lintas batas, shadow economy dan kepatuhan wajib pajak, base erosion and profit shifting (BEPS), serta reformasi administrasi dan kapasitas kelembagaan.
Kuliah umum dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak yang dihadiri oleh para dosen UAI. Bimtek ini dipandu oleh Tim Penyuluh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Lilik Handayani dan Muhammad Dasir. Materi bimtek berfokus pada program Sadar Pajak, sebuah inisiatif DJP untuk membangun budaya sadar pajak melalui pendidikan. Program ini mencakup 11 pilar, mulai dari kerja sama dan regulasi, edukasi, penelitian dan pengembangan, hingga integrasi materi perpajakan dalam bahan ajar dan kuliah online. Para dosen juga diperkenalkan dengan berbagai media pembelajaran perpajakan, termasuk microsite edukasi.pajak.go.id yang menyediakan akses mudah terhadap informasi dan materi edukasi perpajakan secara daring.
Kerja sama UAI dengan DJP Jakarta Selatan II menjadi bagian dari komitmen UAI dalam membekali mahasiswa dan sivitas akademika UAI dengan wawasan perpajakan yang relevan, sekaligus membentuk generasi yang sadar dan taat pajak sejak dini.
Ingin kuliah di program studi yang aktif menjalin kerja sama dengan industri dan pemerintahan seperti Direktorat Jenderal Pajak? Program Studi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah tempat yang tepat untukmu. Jadilah bagian dari generasi yang tidak hanya paham angka, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang melalui penerimaan.uai.ac.id.
