Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan alat Powered Air-Purifying Respirator (PAPR) karya Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UAI, Ahmad Juang Pratama ST, M.Sc. Penyerahan bertujuan guna mendukung keperdulian akademisi atas lonjakan kasus COVID-19. PAPR…
Universitas Pertahanan (Unhan) akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat memperkirakan, ada motif politik dibalik pemberian gelar profesor kehormatan itu. Sebagaimana diketahui, Unhan berada di…
Pembentuk UU perlu mencermati semua ketentuan UU ITE yang memang perlu direvisi. Terpenting, revisi UU ITE tak boleh kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Berdasarkan hasil Tim Kajian, pemerintah bakal melakukan revisi terbatas pada UU No.19 tahun…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 21-23 Juni 2021. Beberapa nama yang diisukan bakal menjadi calon ketua umum PA GMNI telah beredar di publik. Terkait hal…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tes wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat dari proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi polemik di masyarakat. Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai jika proses dan…
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) resmi menjadi salah satu pemenang Bantuan Pemerintah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2021 untuk Liga 3, berita ini resmi dikonfirmasi pada Selasa, 08 Juni 2021 lalu. Seperti yang diketahui bahwa Program Kompetisi Kampus…
REAKSI JAKARTA- Pengamat Hukum, dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada kemungkinan koruptor-koruptor yang benar dendam mau hantam KPK, adalah pernyataan yang patut untuk dikaji secara mendalam, kemudian bagaimana cara mereka melakukan…
Jakarta - Ahli hukum pidana, Suparji Ahmad, menanggapi secara positif pasal penghinaan presiden yang dimasukkan ke RUU KUHP. Karena dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan. Meski demikian, pasal tersebut harus jelas, tidak 'abu-abu', tidak multitafsir, dan…
Jakarta - Draft RUU KUHP versi terbaru dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuat pro kontra. Salah satunya terkait Pasal Menyerang Harkat dan Martabat Presiden/Wakil Presiden atau yang dikenal Pasal Penghinaan Presiden. Lalu, apakah beda antara mengkritik dan menghina? "Mengkritik…
