skip to Main Content
Gagal Tagih Pajak, Sri Mulyani Hanya Dimanfaatkan Jokowi

Gagal Tagih Pajak, Sri Mulyani hanya Dimanfaatkan Jokowi

Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya dimanfaatkan Presiden Jokowi. Meski gagal menagih pajak, ia akan tetap dipertahankan.

Jakarta – Setahun berjalan Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya dimanfaatkan Presiden Jokowi. Meski gagal menagih pajak, mantan Direktur Bank Dunia itu punya relasi kuat di luar negeri.

Hal itu disampaikan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin dalam diskusi daring bersama kanal YouTube Tagar TV, Kamis, 1 Oktober 2020. Menurutnya, posisi Sri Mulyani sebagai menteri tidak akan tergantikan meskipun berkinerja buruk sepanjang tahun ini.

Karena masih dibutuhkan Jokowi, saya rasa Sri akan tetap dipertahankan.

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak negara tahun ini jauh mendekati target. Hingga akhir Juni 2020 lalu, Sri Mulyani baru mencatatkan pendapatan negara senilai Rp 531,7 triliun. Jumlah itu hanya setara 44,4 persen terhadap target APBN 2020 yang diproyeksikan mencapai Rp 1.198,8 triliun.

“Dari dulu Sri Mulyani tidak terlalu bagus, persoalannya dia dibutuhkan oleh Jokowi. Saat awal dipanggil Jokowi, dia jujur negara tidak punya uang,” sebut Ujang Komarudin.

Akademisi kelahiran Subang, Jawa Barat, 9 Agustus 1981 ini menambahkan, kejujuran Sri Mulyani itulah yang membuat Jokowi kepincut, jatuh hati. Selain itu, trek rekor Sri Mulyani sebagai menteri yang diakui dunia internasional turut menjadi pertimbangan tersendiri.

“Oleh karena itu dia sampai hari ini dipertahankan terus. Karena jujur kepada pimpinan, sekaligus jembatan ke luar negeri. Ini yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Jaringannya dengan pihak asing tidak perlu diragukan karena pernah menjadi direktur IMF,” ulasnya.

Kendati begitu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini melihat kinerja Sri Mulyani biasa-biasa saja. Selain pendapatan pajak berkurang, masih ada pengemplangan oleh oknum-oknum yang tidak bisa ditangani oleh Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023 itu.

“Harusnya Sri Mulyani tidak menambah hutang. Teman-temannya yang menunggak pajak harusnya bisa dimintai. Ketika pendapatan negara sedikit, tapi masyarakat terus dikenai kenaikan pajak. Ini bisa jadi masalah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani pernah menyelamatkan uang negara senilai Rp1,2 Triliun yang disita dari PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto. Baru-baru ini, Kemenkeu dibawah komando Sri Mulyani, juga telah melakukan pencekalan terhadap putra eks Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo sejak Desember 2019. Pencegahan pertama dilakukan pada 11 Desember 2019. Sementara pencegahan kedua dilakukan pada 27 Mei 2020.

“Karena masih dibutuhkan Jokowi, saya rasa Sri akan tetap dipertahankan,” tutup Ujang.[]

Sumber
Tagar.id

Back To Top